SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

EKA NURUL PUTRIANI, NIM. 08370004 (2012) SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)

Abstract

Dalam sistem pemenjaraan menggunakan sistem pemasyarakatan yang esensinya perlakuan kepada terpidana diarahkan melalui proses pembinaan bukan lagi penghukuman (punishment) dan balas dendam. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada narapidana dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Sebagaimana sistem Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang dapat dijadikan contoh bahwa pemidanaan bertujuan positif yakni sebagai pencegahan dan perbaikan melalui pengajaran, walaupun terdapat sedikit penyalahgunaan mengenai asas persamaan antara anak yang menjalani hukuman dibawah satu tahun dengan anak yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun. Penegakan hukum terhadap kenakalan anak diselesaikan melalui jalur yuridis/ litigasi. Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan asas ultimatum remidium. Anak merupakan aset masa depan bangsa yang dalam tujuan pemidanaan, ia membutuhkan pembinaan dan bimbingan agar mereka mengetahui bahwa perbuatan yang ia melakukan merupakan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo menerapkan sistem pembinaan sebagai upaya akhir memperbaiki akhlak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu perlakuan yang sama antar anak didik diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan. Untuk memecahkan problematika anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo yang menaungi tindak pidana anak untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah memberikan solusi sistem pemidanaan melalui bimbingan dan pembinaan yang diharapkan dapat menciptakan manusia yang mandiri dan mempunyai tanggung jawab. Penerapan sistem pembinaan berkaitan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang, baik tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan yang diharapkan menghasilkan output positif bagi kehidupan anak setelah bebas dari LAPAS. Melihat kompleksitas kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyusun tertarik untuk mengkaji sistem pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kacamata Islam. Penelitian ini merupakan Field Research yang bersifat deskriptif analitik dan menganalisis data secara kualitatif dengan metode induktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif, dengan melihat sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan mengaitkan norma-norma hukum Islam. Pijakan utama penelitian ini berlandaskan pada tujuan hukum dan pertanggung jawaban pidana perspektif hukum Islam beserta batas minimum anak dapat dikenakan pidana. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pembinaan narapidana anak telah lama dianut dalam sistem hukum Islam, tepatnya pada jarimah ta’zir. Penentuan hukuman pidana bagi anak ditentukan oleh Ulil Amri, yang dalam konteks Indonesia adalah seorang hakim. Dalam konteks anak, penerapan pembinaan narapidana anak sangat diperlukan mengingat urgensi dan demi kemaslahatan anak sebagai penerus bangsa. Tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai pencegahan (ar-raddu wa azzahru) serta perbaikan dalam pengajaran (al-i�lah wa at-tah�īb) yang terakomodir didalam peraturan maupun undang-undang yang dikhususkan untuk anak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item