KADER MUHAMMADIYAH DALAM PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009-2012 PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

MASDA TANJUNG, NIM. 08370001 (2012) KADER MUHAMMADIYAH DALAM PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009-2012 PERSPEKTIF POLITIK ISLAM. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)

Abstract

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan yang besar mempunyai daya tawar yang cukup kuat terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia. Dalam perkembangannya, hubungan Muhammadiyah dengan politik praktis terjadi pasang surut. Mulai dari hubungan struktural dengan Masyumi, sampai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 yang mengharuskan Muhammadiyah untuk lepas dari ikatan partai politik. Pada masa reformasi ini Partai Amanat Nasional sebagai “anak kandung” Muhammadiyah juga mengalami pasangsurut hubungan struktural-kulturalnya. Meski PAN secara tidak langsung merupakan kendaraan politik Muhammadiyah, namun banyak kader dan simpatisan (warga) Muhammadiyah yang memilih aktif dalam partai lain. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyebaran kader dan simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul tahun 2009 sampai 2012 dan bagaimana mereka memperjuangkan platform Muhammadiyah dalam perspektif politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul serta pada lima besar partai politik hasil pemilu 2009 lalu di Bantul. Data yang telah terkumpul kemudian dideskripsikan terlebih dahulu tentang penyebaran kader serta simpatisan Muhammadiyah dalam partai politik di Kabupaten Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada pokok masalah tentang kinerja mereka dalam kedudukannya sebagai anggota dewan dalam berbagai partai politik terhadap implementasi platform Muhammadiyah yang ditinjau dari segi politik Islam. Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada hubungan struktural antara Muhammadiyah dengan partai politik. Politik Muhammadiyah bersifat high politics yang mengutamakan politik yang bermoral dan tidak pragmatis. Kebijakan terhadap kader yang aktif dalam struktural Muhammadiyah untuk tidak merangkap jabatan menduduki struktural sebuah partai politik merupakan kebijakan secara nasional dan tidak mengikat. Muhammadiyah sebagai organisasi tidak selalu sama dengan kader Muhammadiyah dalam menyikapi dinamika perpolitikan yang ada. Beberapa kader Muhammadiyah yang duduk dalam struktural tingkat kecamatan dan kelurahan dijumpai aktif dalam struktural partai politik. Sedangkan sebagian besar kader dan simpatisan Muhammadiyah menjadi konstituen PAN. Tentang kinerja para kader Muhammadiyah yang duduk dalam lembaga legislatif, bahwa mereka lebih memperjuangkan kemaslahatan umat secara umum, sedangkan kader yang berada di PAN lebih terlihat dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah yang dibreakdown ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Contohnya ialah perda tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol yang telah disahkan awal tahun 2012, dan raperda tentang kawasan tanpa rokok.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item