TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PA BANJARNEGARA TAHUN 2001-2006

FESTINA RAINI MUSFIANI - NIM : 03350013, (2008) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PA BANJARNEGARA TAHUN 2001-2006. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PA BANJARNEGARA TAHUN 2001-2006 )
BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (13MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DI PA BANJARNEGARA TAHUN 2001-2006 )
BAB II, BAB III, BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur masalah pembatalan perkawinan. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agama maupun oleh Undang-Undang Perkawinan. Apabila ada penghalang perkawinan maka harus dicegah. Bahkan jika perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Di Pengadilan Agama Banjarnegara telah terjadi perkara pemalsuan identitas dan salah sangka yang akhirnya oleh Majelis Hakim perkawinan tersebut dibatalkan. Perkara yang dimaksud adalah pemalsuan identitas calon suami, calon istri dan adanya salah sangka terhadap calon mempelai pria. Perkara pertama adalah perkara Nomor: 808/Pdt.G/2002/PA.Ba antara SK (Penggugat) melawan MF (Tergugat I) dan SY (Tergugat II) yang merupakan pemalsuan identitas suami. MF yang masih menjadi suami dari SK, menikah lagi dengan SY tanpa ijin dari SK sebagai istri pertama dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama bahwa ia akan berpoligami. Perkara kedua dengan Nomor:568/Pdt.G/2005/PA.Ba antara AK (Penggugat) melawan AT (Tergugat I) dan AM (Tergugat II) merupakan perkara pemalsuan identitas calon istri, dimana AM mengaku masih perawan , padahal ia telah menjadi istri yang sah dari seorang pria bernama TY. Perkara ketiga dengan Nomor: 691/Pdt.G/2002/PA.Ba antara SKD (Penggugat) melawan SR (Tergugat I), SM (Tergugat II), SA (Tergugat III), dan HS (Tergugat IV) berhubungan dengan terjadinya salah sangka terhadap calon mempelai pria. Pada saat pernikahan dilangsungkan, calon mempelai pria digantikan oleh orang lain tanpa ada surat kuasa yang sah dari SR (Tergugat I) sebagai calon mempelai yang asli. Hal ini dikarenakan SR tidak mau menikah dengan SM. Akan tetapi, pernikahan tetap berlangsung dengan SA sebagai pengganti SR. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqhiyah, dan pendekatan yuridis yaitu dengan melihat dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian maka dapat diperoleh data bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan itu karena pemalsuan identitas dan salah sangka. Pertimbangan hakim ini tidak hanya melihat dari alasan pembatalan perkawinan yang disebutkan dalam gugatan penggugat, tetapi hakim juga mendengarkan keterangan dari pihak tergugat serta melihat fakta-fakta yang ada. Hal ini sesuai dengan hukum beracara di pengadilan agama bahwa hakim harus mendengar kedua belah pihak, tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja, sebab dari sinilah hakim dapat mengetahui akibat yang akan ditimbulkan jika perkawinan tidak dibatalkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing :Drs. Supriatna, M. Si.; Yasin Baidi, M. Ag.
Uncontrolled Keywords: Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan
Subjects: Peradilan Islam
Peradilan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (S1)
Depositing User / Editor: Miftakhul Yazid Fuadi, SIP.
Date Deposited: 16 May 2012 05:11
Last Modified: 28 Mar 2016 07:26
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1037

Actions (login required)

View Item View Item