TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI BAGI CALON PASANGAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH)

DEVIANA FARIDA , NIM. 08350026 (2012) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI BAGI CALON PASANGAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB)

Abstract

Pernikahan beda agama di Indonesia dilarang, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan 44. Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan tentu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjamin sahnya pernikahan; salah satunya adalah adanya wali yang seiman dengan mempelai. Pernikahan beda agama yang dilangsungkan dengan cara salah satu pasangan tunduk kepada agama Islam, tentu berimplikasi kepada wali, yaitu perbedaan keyakinan antara wali dengan mempelai. Dari peristiwa tersebut kemudian muncul permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan wali bagi calon pasangan beda agama yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana yang terjadi di Desa Ngemplak serta bagaimana tinjauan hukumnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan menggambarkan proses administrasi dan kedudukan wali dalam pernikahan calon pasangan beda agama. Lokasi wilayah penelitian adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. Subjek penelitian adalah para pelaku calon pasangan nikah beda agama dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan. Adapun pengambilan sampel atau responden menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu sabagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder atau data pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, punyusun menggunakan pendekatan normatifyuridis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif, yakni berangkat dari analisis data khusus, dalam hal ini berupa praktik pernikahan calon pasangan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa para pelaku calon pasangan beda agama di Desa Ngemplak, menikah dengan menggunakan sistem hukum Islam, yaitu proses administrasi dan ijab serta kabul dilakukan di Kantor Urusan Agama, namun setelah terjadi pernikahan, mereka kembali kepada agama masing-masing. Wali yang bertindak dalam pernikahan tersebut adalah wali kerabat yang beragama Islam dalam hal ini paman atau kakak dari mempelai wanita dan wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Keberadaan wali yang beragama Islam merupakan salah satu syarat sahnya ‡�buah perkawinan. Hal ini ditegask an dalam al-Qur’an surat an-nisā’ (4) ayat 144 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1). Alasan wakalah wali yang diajukan oleh calon mempelai telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu karena wali asal berbeda agama atau keyakinan dengan mempelai perempuan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item