KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KLATEN DI SEKTOR PENDIDIKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

FEBRI NUR SYAHIDAH , NIM: 08370050 (2012) KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN KLATEN DI SEKTOR PENDIDIKAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Dalam penelitian ini terdapat pokok masalah yaitu apa pandangan siyasah syar‟iyyah terhadap kebijakan pendidikan di Klaten, dan apa implementasi kebijakan Pemda Klaten di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, system pembuatan kebijakan, dan kebijakan yang ideal perspektif fikih siyasah. Field research adalah jenis penelitian ini, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari data yang diperoleh dri lapangan melalui obserfasi langsung ke sumber-sumber yang mendukung dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dan didukung dengan buku-buku, kitab fikih dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan utama pemberlakuan kebijakan MBS di Klaten adalah peningkatan mutu pendidikan melalui model pengelolaan sekolah yang lebih demokratis. Secara empiris, memang MBS perlu diimplemantasikan sebab model pengelolaan sekolah secara sentralistis yang telah cukup lama diterapkan terbukti kurang mengakomodasi kebutuhan sekolah, menumpulkan daya kreatifitas sekolah, dan mengikis habis sense of belonging warga sekolah terhadap sekolahnya. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan klaten belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikankan kemanfaatan yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Maskipun SPP telah secara resmi dihapuskan oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah, Hal tersebut tentunya sangat berlawanan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “tasharruful imami ala-tasyri’ati manuutun bilmashlakhah” yang mempunyai arti kebijakan seorang pemimpin seharusnya berdasarkan atas kemaslahatan manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia dalam hal keterjangkauan (Accessability) dalam pemenuhan hak atas pendidikan, di Klaten masih terdapat kendala dalam budaya pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan melanjutkan sekolah bagi anak perempuan. Orang tua masih menganut budaya memberikan prioritas kedua bagi anak perempuan setelah anak laki-laki.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item