PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MENGGUNAKAN ILMU GENDAM DAN PENANGGULANGANNYA DI YOGYAKARTA

ARRIE MARRIOZA, NIM. 08370010 (2012) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MENGGUNAKAN ILMU GENDAM DAN PENANGGULANGANNYA DI YOGYAKARTA. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text BAB II, BAB III, BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)

Abstract

Tindak pidana dengan menggunakan ilmu gendam merupakan salah satu modus kejahatan baru yang sekarang ini semakin marak terjadi didalam masyarakat. Kejahatan dengan modus ilmu gendam ini banyak digunakan karena dalam memperdaya korbannya tidak memerlukan kekerasan. Untuk itu dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, maka hukum harus ditegakan. Sehingga melalui penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Didalam menegakkan hukum aparat penegak hukum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang jelas sehingga dapat mengikuti pelanggaran dengan modus baru. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research yaitu pendekatan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menggunakan pendapat atau pandangan masyarakat. Analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, situasi dan fenomena dari hasil penggumpulan data dari responden yang mempunyai sifat dan bobot kualitatif yang selanjutnya dipergunakan untuk disimpulkan. Hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana mencakup sistem peradilan yang dimulai dari pembentukan Undang-Undang pidana di DPR sampai pada pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga permasyarakatan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang diperlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk terciptanya penegakan hukum yang baik diperlukan adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kepastian hukum dan pembinaan bagi para pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslatan pelaku kejahatan (offender oriented), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (victim oriented), termasuk disini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan dalam islam adalah bersifat yang berdeminsi ganda, duniawi dan ukhrawi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item