PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA TERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH

NASHIR ROBBANI, NIM. 07370046 (2012) PANDANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA TERHADAP KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB II, BAB III, BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Yogyakarta merupakan provinsi paling tua di Indonesia adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Namu pada akhir-akhir ini, konflik di seputar keistimewaan Yogyakarta mengenai mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berlangsung. Perdebatan ini berawal dari pernyataan Presiden Yudhoyono di depan sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat tanggal 26 November 2010, menyatakan nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan, baik dengan konstitusi maupun dengan nilainilai demokrasi. Peneliti mencoba mendalami bagaiman sikap politik DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta Terhadap keistimewaan Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan field research atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan dari lapangan dengan teknik wawancara dengan pengurus FPKS Yogyakarta. Adapun sifat penelitian dengan preskritif yaitu menganalisa sikap politik DPW Partai Keadilan Sejahtera apakah sesuai dengan siyasah syari’ah dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan Al-Qur’an. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai sikap politik PKS terhadap keistimewaan Yogyakarta, didapat bahwa menurut PKS Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 Tahun 1945. Keistimewaan Daerah Yogyakarta Meliputi tiga hal, diantaranya: Pertama, keistimewaan dalam bidang Politik dan Pemerintahan; Kedua, keistimewaan dalam bidang Pertanahan; dan yang Ketiga, keistimewaan dalam bidang Sosial dan Budaya. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa PKS menyadari untuk menuju sejarah baru Yogyakarta yang Istimewa, Religius, Demokratis dan Sejahtera tidak mungkin dilakukan seketika, fraksi PKS mengusulkan agar pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal-hal lebih teknis mengenai isi Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, akan disampaikan kepada DPR RI melalui Anggota Fraksi PKS di DPR RI. Sebagai partai yang beridiologi islam, dalam menjalankan fungsi dan mengambil kebijakan, PKS belum sepenuhnya berlandaskan islam. PKS hanya menjadikan sejarah sebagai alasan utama dalam pengambilan kebijakan sikapnya terhadap keistimewaan Yogyakarta, padahal Islam telah mengajarkan agar mengembalikan sepenuhnya kepada AlQur’an dan Sunnah jika terdapat perselisihan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item