WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

TOFIIN, NIM. 09370073 (2013) WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (WHISTLE BLOWER DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (625kB)

Abstract

Sebagai extra ordinary crime, partisipasi aktif masyarakat dan instrument hukum yang kuat adalah cara media yang sangat penting dalam memerangi korupsi yang merupakan kejahatan multidimensional, sistemis, konspiratif (dilakukan secara berjamaah) dan membudaya dihampir setiap lini kehidupan. Amar ma’rũf nahi munkar merupakan cermin ajaran Islam untuk ikut berpartisipasi aktif menanggulangi kejahatan, disamping penghargaan terhadap hak-hak dasar individu dalam maqãşid asy-syarĩ’ah. Implementasi nilai-nilai amar ma’rũf nahi munkar –dalam berbagai bentuknya termasuk whistle blower-, tidaklah mudah dan sering menempati posisi dilematis dengan adanya tekanan dari pihak terlapor yang dapat membahayakan keberadaan mereka. Hal ini sangat disayangkan mengingat pentingnya peran seorang whistle blower (pelaku amar ma’rũf nahi munkar) dalam meminimalisir praktik kejahatan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 seolah menjadi jawaban atas ketidak jelasan nasib whistle blower yang secara yuridis belum memiliki payung hukum maksimal baik mengenai klasifikasi whistle blower maupun perlindungannya. Meski demikian, itu tidak berarti menjadi jawaban klimaks atas segala persoalan. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya ambiguitas yang ada dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang secara tersirat turut mengatur perihal eksitensi whistle blower. Penelitian ini berawal dari gejolak yang terjadi pada whistle blower yang lazimnya selalu mengalami ancaman dan diskriminasi. Hal tersebut tak lepas dari belum adanya undang-undang yang secara khusus dapat mengakomodir secara penuh terhadap eksitensi seorang whistle blower dan juga mekanisme perlindungan yang pasti sebagaimana halnya keberadaan seorang saksi dan korban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan yuridis-normatif, yang menganalisa realita dan mengkomparasikan dengan undang-undang yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dangan cara studi pustaka yang didasarkan pada data primer dan sekunder Sedangkan analisis datanya menggunakan diskriptif analitik dengan kerangka berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pengontrol keadaan lingkungn dan meminimalisir tindak kejahatan dengan berperan aktif dalam menegakkan hukum, demi terciptanya keadilan dan harmoni melalui media amar ma’rũf nahi munkar sehingga akan tercipta situasi yang kondusif. Adapun bentuk implementasiya dapat melalui konsep whistle blower sebagai upaya pencegahan kejahatan non-penal dan juga sebagai upaya preventif. Selain itu Islam baik secara umum maupun khusus juga menjamin eksistensi whistle blower yang tercermin dalam konsep maqãşid asysyarĩ’ah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, dari ancaman terhadap fisik mapun mental yang dapat mengakibatkan trauma psikologis Keywords: Whistle Blower, Al-Amru Bĭ Al-Ma’rũf Wa an-Nahy ‘An Al-Munkar, Maqãsid Asy-Syarĭ’ah, Dan Penanggulangan Kejahatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item