ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR:72/PID.B/2013/PN.YK. DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR: 07-K/PM-II-11/AU/2013)

FAZA NUR SAIFULLAH , NIM. 09340099 (2014) ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR:72/PID.B/2013/PN.YK. DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR: 07-K/PM-II-11/AU/2013). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR:72/PID.B/2013/PN.YK. DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR: 07-K/PM-II-11/AU/2013)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR:72/PID.B/2013/PN.YK. DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR: 07-K/PM-II-11/AU/2013)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 2007 pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan landasan hukum acara pada peradilan umum dan militer. selanjutnya untuk membandingkan sistem peradilan umum dan peradilan militer perlu diadakan sebuah penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penilitian ini meliputi: Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil, dan Bagaimanakah perbedaan Putusan Hukum Hakim terhadap Perkara Delik Penipuan yang dilakukan oleh Warga Sipil dan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan. Hasil penelitian menunjukan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) terhadap Tindak Pidana Penipuan memiliki perbedaan pada vonis yang diberikan terhadap pelaku dengan masing-masing melihat Pasal 378 KUHP pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pasal 378 Juncto Pasal 55 Ke-1 KUHP pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakrata. Selanjutnya hukum acara pidana berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Disisi lain, Peradilan Militer juga berlandaskan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan mengatur hal-hal yang lebih khusus pada peradilan militer. Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya tidak memperhatikan pertimbangan sosiologis yang ada. Sehingga Asas persamaan dimata hukum (Equality Before The Law) harus ikut diperhatikan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item