KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) KUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

ISMANDA, NIM. 09340032 (2014) KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) KUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) KUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (KEDUDUKAN CALON ANGGOTA DPR ACEH/KABUPATEN (DPRA/DPRK) KUOTA 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Provinsi Aceh dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA telah terjadi peraturan secara dualistis. Di mana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) Pusat menghendaki agar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kuota 100 % (Seratus Persen). Dalam aturan lainnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyebutkan kuota yang ada sebesar 120 % (Seratus Dua Puluh Persen). Hal Ini menjadi permasalahan secara hierarki Perundang-undangan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimana kedudukan hukum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) kuota 120% (Seratus Dua Puluh Persen) ditinjau dari Undangundang Nomor 8 Tahun 2012. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu Peneliti tidak saja mempelajari Perundang-undangan saja, tetapi juga menggunakan bahan yang dianalisis dari lapangan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian yang Penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field research). Sehingga dapat digambarkan selengkaplengkapnya mengenai keadaan di lapangan dengan aturan yang ada. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengenai pengajuan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengacu kepada Qanun Nomor 3 Tahun 2008 berdasarkan Kuota 120% dengan melihat pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mampu menjadi acuan pemilihan Legislatif secara nasional dikesampingkan. Karena KIP lebih melihat keinginan masyarakat Aceh berdasarkan Pemerintahan Daerah. Sehingga kedudukan hukum calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan Kuota 120% berlandaskan kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Aceh dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Hal ini berlaku bagi Partai Lokal maupun Partai Nasional dalam lingkup Pemilu legislatif (DPRA Kabupaten atau Kota) di wilayah Provinsi Aceh.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 25 Mar 2014 11:16
Last Modified: 15 Aug 2016 11:34
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11347

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum