PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011

NINA MUSTIKA SARI, NIM. 10340034 (2014) PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text ( PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)

Abstract

Peran Panwaslu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis, tujuannya untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara konsisten. Panwaslu dalam menjalankan peran pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengara Pemilihan Umum, dimaksud untuk melindungi hak-hak politik warga negara juga tercantum di dalamnya bahwa Panwas ikut serta mengawasi pemutahiran daftar pemilih untuk menjujung tinggi keadilan yang menurut Pancasila keadilan itu meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi dan kultural. Serta asas demokratis yang meliputi, asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggungjawaban, asas publik. Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. Serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. Untuk menjawab permasalahan di atas, penyusun menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di Kantor Panwalu Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik wawacara dilakukan langsung dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dan observasi bagaimana Peran Panwaslu dalam melindungi hak-hak politik warga negara dalam Pemilukada 2011. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam melindungi hak-hak politik warga masyarakat di Kabupaten Kulon Progo belum maksimal, tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu hanya menerima laporan saja terkait belum terdaftar menjadi DPT. Serta dalam menindaklanjuti semua laporan dari kalangan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilihan umum tidak ditindaklanjuti dengan cepat atau belum maksimal. Dikarenakan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dibentuk sangat terlambat, yakni setelah proses penentuan DPS dan DPT dilaksanakan, sehingga Panwaslu Kabupaten Kulon Progo tidak dapat melakukan pengawasan terkait proses DPS menjadi DPT. Serta hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan perannya, yaitu faktor sumber daya manusia yang sedikit, faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu yang terlambat dan faktor anggaran yang sangat minim. Sedangkan faktor pendukung Panwaslu sendiri adalah adanya motivasi dari Panwaslu untuk melindungi hak-hak politik warga harus dikedepankan dengan menerimanya laporan terhadap DPT. Serta adanya faktor pribadi yang muncul dalam setiap anggota Panwaslu dan adanya dukungan dari semua anggota Panwaslu untuk menciptakan Pemilu yang demokratis. Selain itu juga adanya koordinasi yang baik dengan KPU selaku penyelenggara, meminta masyarakat utnuk aktif melaporkan apabila menemukan pelanggaran terhadap hak-hak politik masyarakat. Serta Panwaslu sendiri memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item