PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP JUDICIAL REVIEW ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

NURHASANAH, NIM. 10370013 (2014) PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP JUDICIAL REVIEW ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP JUDICIAL REVIEW ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PENOLAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP JUDICIAL REVIEW ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang selanjutnya disebut Undang-undang Penodaan agama, berisi ketentuan hukum akan larangan tindakan penyimpangan, penodaan agama, dan larangan penyebaran atheis mengundang banyak kontroversi di kalangan masyarakat terkait statusnya yang dinilai tidak berdasar pada konstitusi, UUD 1945. UU tersebut dinilai melanggar HAM dikarenakan telah melakukan pembatasan kepada seseorang untuk tidak seenaknya di muka umum melakukan penyebaran agama, melakukan tindakan agama yang dianutnya yang dinilai bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia. Padahal seperti yang kita tahu bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable right), tak ada satupun yang dapat mengurangi hak kebebasan beragama seseorang, tak terkecuali negara sekalipun. Dalam proses pembuatannya, UU tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial saat ini. Undang-undang ini juga tak jarang digunakan oleh satu kelompok atau pihak untuk mengkafirkan atau menghardik agama/aliran/golongan lain dengan tuduhan sesat, sehingga tak jarang mengundang konflik diantaranya. Ini yang kemudian menjadi alasan sekelompok organisasi dan pihak perorangan untuk menguji konstitusionalitas dengan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun jawaban dari lembaga penjaga konstitusi tersebut adalah menyatakan bahwa permohonan para pihak ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum. Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk merevisi atau mencabut uu tersebut. Penelitian ini menggunakan teori hubungan agama dan Negara yang dianut Indonesia, yang kemudian bagian dari bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan, lain dari itu pula aturan bagaimana seharusnya mahkamah konstitusi dalam hal pengambilan keputusan. Keduanya dikemas dan digabungkan dengan teori fikih siyasah tentang bagaimana seharunya negara dalam menjalankan kebijakan dalam pengambilan keputusan terutama oleh lembaga yudikatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah library research, Sifat penelitian ini sendiri deskriptif-analitik. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1). Penolakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam fikih siyasah yakni memilih kemaslahatan yang bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat namun pula untuk seluruh masyarakat Indonesia. 2). Secara yuridis, UU Penodaan Agama memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Secara Formil dan materil, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan.3). Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam UU ini, yang dilarang adalah menodai agama. 4). Terkait isi dari UU Penodaan agama, bahwa kebebasan berfikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum atau undang-undang melalui pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 ayat (3) konvenan internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item