ISLAM DAN KEADILAN HUKUM (STUDI ATAS JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN DI INDONESIA)

FATKHUL LUQMAN , NIM. 07370028 (2014) ISLAM DAN KEADILAN HUKUM (STUDI ATAS JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN DI INDONESIA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ISLAM DAN KEADILAN HUKUM (STUDI ATAS JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN DI INDONESIA)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (ISLAM DAN KEADILAN HUKUM (STUDI ATAS JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN DI INDONESIA)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Dalam perkembangan terkini hukum pidana di Indonesia, istilah justice collaborator mulai dikenal dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pertanggal 19 Juli 2011 tentang justice collaborator yang disetujui oleh LPSK, KPK, Kejaksaan, Polri dan MA. Dengan harapan pengungkapan tindak pidana khusus atau tindak pidana luar biasa dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana. Skripsi ini mencoba mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam mengenai justice collaborator untuk menegakkan keadilan. Hubungan antara keadilan dengan konsep maqasid syari’ah terletak pada posisi keadilan sebagai norma dasar atau nilai-nilai filosofis. Dalam perkembangannya ahli-ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam berdasarkan norma atau nilai-nilai dasar hukum Islam. Dengan kata lain hukum Islam selain sesuai denagn prinsip maqasid syar’ah, ia juga merupakan normanorma dasar yang diterapkan ketika dijadikan sebagai aturan hukum pidana Dalam konteks masalah seorang justice collaborator dan keadilan hukum di Indonesia, ia merupakan seseorang yang membantu atau diajak bekerjasama oleh aparat penegak hukum untuk memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana luar biasa di mana orang tersebut, selain disebut saksi kunci, juga terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya. Dalam hal ini, aparat hukum dalam prosesnya berlandaskan pada KUHP, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pokok masalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang keberadaan justice collaborator dalam upaya penegakan keadilan di Indonesia. Sedangkan dalam hal analisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yakni kategorisasi pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum Islam dan peraturan-perundangan di Indonesia untuk melihat suatu persoalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif-yuridis terkait keberadaan Justice Collaborator yang merupakan individu juga mempunyai peran besar demi menjaga ketertiban dan kemanfaatan kolektif. Oleh sebab itu walaupun pada dasarnya ia juga merupakan bagian dari tindak pidana tetapi disisi lain ia memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Maka tiada pertentangan dengan konsepsi hukum Islam yang mengedepankan tujuan hukum (maqasid syar’ah). Sedangkan pertimbangan dalam pemberian pengurangan ataupun pengampunan hukuman sesuai dengan teori maqasid syar’ah dianjurkan selama memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, sesuai dengan teori salah satu aspek maqasid syari’ah, yakni aspek daruriat, maka keberadaan justice collaborator merupakan keniscayaan yang tanpa keberadaanya kemungkinan terkendala pengungkapan kejahatan semakin sulit sehingga mengancam tujuan hukum itu sendiri

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item