DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)

RIZKIA FINA MIRZANA , NIM. 09350038 (2014) DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA (STUDI PENETAPAN NO. 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, diperlukan adanya pendewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal7 ayat (1) membatasi usianikah yaitu 19 tahun bagilaki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di usia muda, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam prosesnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur di dalamnya yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satu syarat pengajuan dispensasi kawin adalah permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang membutuhkan dispensasi. Di.Pengadilan Agama Mungkid, terdapatperkara yang berbeda dari perkara permohonan dispensasi kawin pada umumnya, yaitu pada penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA. Mkd dimana permohonan dispensasi kawin ini diajukan sendiri oleh calon mempelai wanita. Tentu hal ini menjadi berbeda mengingat permohonan ini menyimpang dari aturan yang ada. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi faktor pendorong pengajuan dispensasi kawin, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, dan bagaimana dasar dan pertimbangan hakim jika ditinjau dari hukum terutama ditinjau dari konsep maslahah sertadi tinjau dari segi yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengambil data primer berupa penetapan nomor 0035/Pdt.P/2011/PA.Mkd. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin, dikarenakan dari pihak keluarga, pemohonannya memiliki kakek yang sudah pikun dan tidak dapat dianggap sebagai wali karena kondisinya tersebut. Majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 danmajelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan maslahah yang bersifat daruriyyah. Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara, sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dasarhukum yang digunakan perihal pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sendiri masih perlu dikoreksi kembali.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item