TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

LILI ULFAH - NIM. 03380450, (2008) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)
BAB 1, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (917kB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)
BAB II, BAB III, BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (676kB)

Abstract

ABSTRAK Zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat miskin. Barometer keberhasilan zakat sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari keberhasilan mengatur alokasi distribusi zakat sehingga dapat diterima oleh mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam arti yang sebenarnya, karena esensi dari pentaklifan zakat terhadap orang-orang kaya adalah upaya mengangkat derajat kaum lemah dan jaga upaya agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang. Ketentuan ajaran Islam yang tertuang dalam produk fiqh, menyebutkan bahwa pendistribusian zakat harus memperhatikan lokalitas mustahiqnya. Artinya zakat yang diambil dari golongan kaya di suatu wilayah harus dibagikan kembali kepada mustahiq yang berada di wilyah tersebut. Sementara, selama ini praktek distribusi zakat yang berlaku di Indonesia tidak seperti ketentuan di atas. Hal ini dipicu serta dikuatkan oleh adanya ketentuan hukum positif yang berlaku yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat khususnya pasal 16 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik yang dikaji. Jenis penelitiannya adalalah penelitian hukum normatifsosiologis. Berdasarkan metode yang digunakan, maka jelaslah bahwa distribusi zakat yang dilakukan di Indonesia yang mengacu pada pasal 16 ayat (2) adalah lebih sesuai dengan konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Hal ini karena beberapa faktor yang membolehkan hal tersebut antara lain; bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan jutaan pulau yang menjadi wilayah hukumnya. Sedangkan model pemerintahannya adalah terpusat atau sentralistik, sehingga negara bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat secara menyeluruh, termasuk di dalamnya memelihara dan menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sedangkan dari sudut pandang agama Islam, distribusi tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan tujuan utama zakat yaitu; upaya mengangkat derajat kaum lemah dan juga upaya agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang. Selain itu distribusi zakat tersebut sejalan dengan konsep maslahah mursalah, karena distribusi zakat yang berlaku di Indonesia lebih mengutamakan tingkat kebutuhan mustahiq sebagai prioritas pertimbangan pembagian harta zakat. Reinterpretasi dan rekonstruksi pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan pemerintah, tetap mengedepankan hak fakir miskin seperti yang dilansir dalam al-Qur'an dan hadis Rasul.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I : H. Wawan Gunawan, S.Ag,M.Ag., Pembimbing II : Yazid Afandi, S.Ag, M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Pengelolaan zakat, Hukum Islam, UU No. 38 pasal 16 ayat 1 dan 2.
Subjects: Keuangan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1)
Depositing User / Editor: Miftakhul Yazid Fuadi, SIP.
Date Deposited: 25 May 2012 14:14
Last Modified: 09 May 2016 08:54
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1148

Actions (login required)

View Item View Item