IMPLEMENTASI QANUN ACEH TENTANG KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

HADY WARMAN, NIM. 09370071 (2013) IMPLEMENTASI QANUN ACEH TENTANG KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI QANUN ACEH TENTANG KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI QANUN ACEH TENTANG KHAMER, MAISIR DAN KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (793kB)

Abstract

Latar belakang masalah skripsi ini adalah berangkat dari ketidakefektifan dalam penerapan Qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara. Di mana kalau merujuk kepada lembaran sejarah, provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syari’at Islam. Legalisasi penerapan syari’at Islam ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai jaminan terhadap pelaksanaan syari’at Islam. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari’at Islam di Aceh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa qanun syari’at Islam telah diberlakukan di Aceh selama kurang lebih 13 tahun. Pernyataan tersebut di atas ternyata hanya sebatas wacana saja. Realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut, sehingga muncul berbagai macam persoalan kenapa qanun yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Dengan demikian, persoalan-persoalan di atas menimbulakan adanya pertanyaan-pertanyaan krusial untuk dijawab dalam penelitian ini, yaitu: bagaiman implementasi qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat di Aceh Tenggara, apa faktor yang mengitari qanun tersebut, dan apa solusi alternatif bagi kondisi tersebut? Analisis Kebijakan dan hukum pidana Islam, adalah teori yang dipakai dalam mengalisis permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Teori Analisis Kebijakan lebih dititik beratkan untuk mengalisis bagian pemerintahan yang ada di kabupaten Aceh Tenggara, sedangakan hukum pidana Islam lebih dititik beratkan untuk menganalisis hukum pidana Islamnya (qanun Aceh tentang Khamer, Maisir dan Khalwat yang ada di kabupaten Aceh Tenggara). Jenis penelitian skripsi ini adalah field research (penelitian lapangan). Sifat penelitian adalah deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dokumentasi, dan teknik sampling. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah instrumen analisis data kualitatif deduktif. Hasil penelitian adalah: 1) Ketidak efektifan qanun di Aceh Tenggara ada dua, yaitu keseriusan dan sanksi dari pemerintah daerah dalam menegakkan syar’at Islam kurang tegas, dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tentang urgensi syari’at Islam tidak optimal. 2) ada problematika seputar qanun yang secara fikih jinayah penggalian status hukum kurang tepat. Keyword: Qanun Aceh, Analisis Kebijakan, Hukum Pidana Islam

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item