PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF AL-MAŞLAḤAH AL-MURSALAH.

MUTAKALIMAN, NIM.09370068 (2014) PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF AL-MAŞLAḤAH AL-MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF AL-MAŞLAḤAH AL-MURSALAH. ) BAB I, IV, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PANGANDARAN SEBAGAI KABUPATEN BARU DALAM PERSEPEKTIF AL-MAŞLAḤAH AL-MURSALAH.) BAB II, III.pdf Restricted to Registered users only Download (797kB)

Abstract

Semangat baru bagi elit politik dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan pelakasanaan dengan PP No.78 Tahun 2007 perubahan atas PP No.129 Tahunn 2000. Fenomena yang dikaji spesifik pemekaran daerah seperti termaktub pada bagian Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus(UU No.32 Tahun 2004. kesempatan bagi suatu daerah dengan lahirnya UU terbaru Pemerintahan Daerah, sewajarnya suatu wilayah karena berbagai latar belakang ingin memekar membentuk kekuasaan baru. Pada penelitian terkait pemekaran, penulis mengambil Pangandaran sebagai objek kajian, bagaimana Pangandaran ingin memisahkan diri dari induk Ciamis. Mengapa Pangandaran ingin memekar dan bagaimana konstribusinya bagi umat Islam di wilayah Pangandara? Kajian ini merupakan kajian lapangan atau sering disebut field Research. Penelitian dengan Investigasi langsung dengan pihak terkait pembentukan Pangadaran pada kurun waktu Desember 2013- Januari 2014. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqih. Menelaah pemekaran Pangandaran dalam perspektif maşlaḥah al-mursalah. Menelaah bagaimana manfaat dan konstribusinnya diukur dengan konsep maşlaḥah al-mursalah. Sejauh kajian dan data yang didapat dalam observasi dilapangan, Pemekaran Pengandaran tak lepas dari latar belakang mengapa ingin memisahkan diri dari induk Ciamis. Pertama berdasarkan kondisi riil di lapangan oleh karena pembangunan daerah dianggap sangat timpang, melihat insfrastruktur dan tatakelola yang kurang baik dampaknya bagi masyarakat selatan, kedua ingin mengelola sendiri wilayah Pangandaran, ketiga memiliki otoritas. Keinginan kuat untuk mewujudkan Pangandaran yang mandiri dibuktikan dengan pemisahan diri. Manfaat umum dan Konstribusi yang ditawarkan dengan lahirnya Pangandaan yakni keinginan untuk membebaskan daerah yang terisolir dan meningkatkan ekonomi Pangandaran. Konsep Pangandaran yakni dengan membentuk zonasi wisata Pangandaran. Keinginan untuk menjadikan Pangandaran sebagai kota wisata go Internasional. zonasi tersebut yakni Zona Nasioanl, Zona Islami dan zona Internasional. analisa penulis dengan konsep yang ditawarkan satu sisi berpengaruh besar pada Perkembangan Pangandaran namun dalam tinjauan maşlaḥah al-mursalah nilai maşlaḥah dari manfaat konstribusi tesebut belum sepenuhnya membawa pada kemaslahatan penting yakni aspek al-ḍarũriyyah dan al-ḥãjiyyah dibutuhkan penggalian untuk menyempurnakan. Terdapat dampak negatif juga tidak dinafikan. satu sisi terdapat manfaat yang dapat dipetik namun juga tak lepas dari adanya dampak negatif. Manfaat pemekaran harus mempunyai nilai penting dari kemashlahatan yang ditimbulkan untuk menjaga aspek primer dan sekunder(al-ḍarũriyyah dan al-ḥãjiyyah) Untuk kebaikan umat Islam dan kepentingan umum perlu penguatan tidak hanya Pangandaran masa sekarang namun masa depan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item