TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)

DIDIK MASHADI, NIM. 10350014 (2014) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 0008/Pdt.P/2013/PA.YK)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Perkara yang penyusun teliti ini berupa permohonan pengesahan anak yang lahir di luar pernikahan, diajukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Perkara tersebut di putus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan terdaftar dengan No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK. Permohonan pengesahan anak ini bertujuan perubahan akta kelahiran agar anak dinasabkan kepada kedua orang tuanya, Untuk mengetahui masalah permohonan pengesahan anak tersebut, ada dua poin yang menjadi fokus dalam pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan pengesahan anak di luar nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penolakan pengesahan anak di luar nikah tersebut. Jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (library research). Adapun sifatnya adalah preskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti. Kemudian data primer yang digunakan adalah dokumen register dan berkas perkara Pengadilan Agama Yogyakarta (Perkara No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK), sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian data yang terkumpul disusun dan disistematisir selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deduktif-induktif. Menurut hukum Islam, nasab anak bisa dihubungakan dengan ayahnya apabila kelahiran anak tersebut tidak kurang dari enam bulan setelah pernikahan yang sah. Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Aḥqāf: 15 dan surat Luqmān: 14, juga berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan. Salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah, termasuk didalamnya telah diketahui keabsahan (berhak atau tidak) seorang wali yang akan menikahkan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam kajian hukum Islam permohonan pengesahan anak yang dimohonkan di Pengadilan Agama Yogyakarta No.0008/Pdt.P/2013/PA.YK tidak dapat dikabulkan. Secara garis besar permohonan pengesahan tersebut ditolak dengan pertimbangan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak sah, karena menggunakan wali nikah yang tidak berhak, sehingga anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Akan tetapi majelis hakim tetap mewajibkan kepada ayahnya untuk memberikan nafkah sampai anak itu dewasa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item