KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI EKSEKUTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

IDA FITRIYANA , NIM. 10340111 (2014) KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI EKSEKUTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI EKSEKUTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (49MB) | Preview
	Text (KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI EKSEKUTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara welfare state. Dalam konsep negara ini, pemerintah selaku instrumen negara mempunyai peran sangat besar dalam menyelenggarakan kesejahteraan, sehingga pemerintah memerlukan freies ermesen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebuah kebijakan yang berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Biasanya kebijakan tersebut berbentuk sebuah surat keputusan, surat edaran dan lain-lain. Namun, dalam aktualisasinya freies ermesen menjadi dilema. Pasalnya sering disalahgunakan oleh pejabat yang menyelenggarakannya. Dalam keadaan demikian, kehadiran PTUN menjadi sangat penting untuk mengimbangi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan terhadap orang atau badan hukum perdata. Dibentuknya PTUN bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mencari keadilan atas tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap telah merugikan. Namun, kehadiran PTUN belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada dalam lingkup peradilan. Permasalahan tersebut terletak pada eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) tepatnya pada kedudukan Tergugat sebagai Eksekutor dan implikasinya dalam pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan karena peraturan mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) masih belum efektif dalam pelaksanaannya dan masih terdapat pihak yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang bersumber pada data sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan kerangka berfikir secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 116 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan putusan Hakim PTUN yang berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) yang dilaksanakan oleh Tergugat masih belum efektif dengan banyak ditemukannya putusan yang dimintakan eksekusi oleh Penggugat salah satunya adalah putusan nomor 04/G/2007/PTUN.PLK. Hal ini dikarenakan pada Pasal 116 memberikan jangka waktu yang terlalu lama dalam pelaksanaan putusan PTUN, tidak adanya lembaga eksekutor, kurangnya kesadaran pejabat tata usaha negara dalam mengawal dan melaksanakan putusan tersebut dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi administratif dan pelaksanaan pembayaran uang paksa. Dan seharusnya dalam Pasal 116 lebih rinci mengatur tentang pelaksanaan putusan PTUN dan sanksi yang lebih tegas, sehingga Penggugat benar-benar mendapat keadilan dan kepastian hukum yang menjadi cita-cita dibentuknya PTUN tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item