PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (ANALISIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN)

UMI MAILATUL KHASANAH , NIM. 10340131 (2014) PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (ANALISIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (ANALISIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text ( PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (ANALISIS TERHADAP PASAL 34 A PP NO 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP NO 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penyusun meneliti mengenai pembatasan pemberian remisi kepada narapidana Analisis Terhadap Pasal 34A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kalangan yang pro dan kontra terhadap PP tersebut, selain itu PP tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan konsep perlindungan HAM yang telah diatu dalam UUD 1945. Dari latar belakang tersebut maka penyusun merumuskan masalah yaitu: Apakah pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan Indonesia dan apakah PP tersebut sesuai dengan konsep perlindungan HAM yang juga dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode pendekatan penyusunan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya berdasarkan asas asas hukum, system hukum, taraf singkronisasi vertikial dan horizontal. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan tidak bertentangan dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, karena PP ini tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak-hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi termasuk pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya bersifat memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana, khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Menurut konsep perlindungan HAM PP tersebut juga sesuai dengan perlindungan yang di lindungi oleh UUD, karena PP tersebut mengusung konsep affirmative action yang walaupun terlihat seperti diskriminatif namun bertujuan sebagai upaya perlakuan yang adil terhadap narapidana. Dari penelitian tersebut maka penyusun menyarankan agar pembatasan remisi tersebut dipertahankan, guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana luar biasa tersebut dan memberikan pelajaran bagi halayak umum. Dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat secara konprehensif sehingga tujuan dari dibentuknya PP tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item