PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

AHMAD MUSTAFAD VAUZI , NIM. 10340164 (2014) PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (5MB) | Preview
[img] Text (PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT KUBUTAMBAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (669kB)

Abstract

Jauh sebelum masa Kolonialisme Belanda, satuan-satuan masyarakat di Indonesia telah memiliki kebiasaan adat yang terus dijaga dan diyakini dapat menciptakan suatu harmoni dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini-lah yang kemudian menjadi embrio lahirnya hukum Adat. Di beberapa wilayah di Indonesia masih banyak terdapat kesatuan masyarakat Adat yang dalam kesehariannya menggunakan sistem hukum Adat, dimana salah satu dari wilayah tersebut wilayah hukum Adat Bali. Sebagai satu wilayah yang masih terus menjaga kelestarian hokum adat, Bali memiliki sistem pemerintahan desa adat yang unik yang salah satunya berada di Desa Adat Kubutambahan. Sistem pemerintahan desa adat di bali ini kemudian memberikan suasana yang berbeda dalam bidang administrasi kependudukan salah satunya mengenai proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk. Dari latar belakang tersebut kemudian diajukan pokok permasalahan yaitu apa dasar hukum penyelenggaraan pemerintah desa adat di Bali dan Apa pengaruh kebijakan pemerintah Desa Adat Kubutambahan terhadap proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, yaitu dengan melakukan penggalian data melalui observasi dan wawancara dengan informan dari jajaran pemerintah desa Adat Kubutambahan dan Perbekel (desa dinas) Kubutambahan. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, Desa Pakraman (adat) sebagai sistem pemerintahan yang lebih dahulu hadir sebelum Perbekel (desa dinas), masih bertahan hingga saat ini. Eksistensinya sebagai Desa Adat diakomodir dalam ayat (1) dan (2) pasal 18B Undang- Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan adanya landasan hukum yakni Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk di Desa Adat Kubutambahan jika terjadi Conflict of Law dalam pengambilan keputusannya maka akan dikedepankan kebijakan Hukum Adat setempat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law). walaupun secara administratif hal tersebut bukan merupakan kewenangan desa Pakraman, namun bagi desa Adat diterbitkan atau tidaknya suatu Kartu Tanda Penduduk akan memberikan dampak terhadap proses kegiatan sosial kemasyarakatan dalam sebuah desa adat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing : Nuarainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User / Editor: Miftahul Ulum, S.Kom ------- youtube : ulum virgo -------- Facebook : digilibuin
Date Deposited: 03 Jul 2014 02:32
Last Modified: 10 Aug 2016 06:56
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13408

Actions (login required)

View Item View Item