PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI (TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH)

ISHAK TRI NUGROHO , NIM. 10350050 (2014) PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI (TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI (TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI (TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Peraturan yang ada dalam KHI memang membolehkan wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan, ternyata malah membuat anggapan buruk yang menganggap bahwa pasal tersebut sebagai legalisasi perzinaan. Hal ini menjadi masalah dengan banyaknya kehamilan di luar nikah, bukan hanya menyangkut sah atau tidaknya perkawinan tersebut namun yang lebih penting yang harus menjadi perhatian adalah hal apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hukum munculnya peraturan Pasal 53 KHI tersebut. Hal tersebut hanya dapat diketahui melalui pendekatan maqa s id syari’ah yang secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur kemaslahatan pokok yang harus dipelihara yakni: hifz ad-di n, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan hifz al-ma l. Dan ketika maqa s id syari ’ah ini digunakan untuk mengkaji Pasal 53 KHI diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks sehingga mampu menghasilkan hasil pemikiran dan pemahaman yang komprehensif dan aktual mengenai kebolehan kawin hamil dengan segala pertimbangannya. Dari latar belakang di atas, penyusun mencoba untuk mengkaji tentang: (1) bagaimana aturan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?, dan (2) bagaimanan tinjauan maqa s id syari ’ah terhadap aturan hukum kawin dalam Pasal 53 KHI? Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research) dan berbersifat deskriptif analitik.. Pengumpulan data menggunakan telaah literatur atau dokumentasi dan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih, dengan pendekatan maqa s id syari ’ah yang didasari teori maslaha t. Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam Pasal 53 KHI. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (hifz an-nasl) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (hifz ad-di n, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-ma l) akan mengikuti ketika hifz an-nasl ini terjaga. Meskipun makna “dapat” dalam ayat (1) juga mengandung pemahaman boleh untuk memilih kawin tanpa ada keharusan baik dengan yang menghamili ataupun bukan, tapi idealnya yang mengawini adalah pria yang menghamili daripada kebolehan kawin dengan lakilaki yang bukan menghamilinya, yang hanya bertujuan menyelematkan harga diri si wanita dan anaknya ) حفظ العرض ( dari fitnah yang berkelanjutan. Perlu ada peraturan baru yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat ambigu yang memungkinkan multi tafsir seperti Pasal 53 KHI, demi adanya kepastian hukum yang jelas. Peraturan tersebut harusnya mampu menjadi preventif kasus perzinaan sekaligus pencegah agar tidak ada lagi istilah Pasal legalisasi perzinaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item