PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH (STUDI ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH)

ISMUHAR, NIM. 09340031 (2014) PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH (STUDI ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH (STUDI ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (60MB) | Preview
	Text (PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH (STUDI ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)

Abstract

Tinjauan hukum terhadap Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh yang disebut bertentantangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, secara implisit menyebutkan bahwa tidak ada kemungkinan pembentukan partai politik lokal dapat dilegalkan di Indonesia. Karena Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa setiap partai politik harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat dan ketentuan pendirian partai politik tidak dapat dipenuhi oleh parta politik lokal di Aceh yang hanya berbasis kedaerahan dengan ruanglingkup Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penyusun tidak mempelajari perundang-undangan saja, tetapi juga menggunakan bahan yang di analisis dari lapangan. Jenis penelitian yang Penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research) dan didukung dengan penelitian lapangan (field research). Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga dapat digambarkan selengkaplengkapnya mengenai keadaan di lapangan dengan aturan yang ada. Hasil dari penelitian ini, secara eksplisit pembentukan partai politik lokal dilegalkan jika merujuk pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap kebebasan berserikat dalam mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Negara demokrasi seperti Indonesia kendaraan untuk mengeluarkan aspirasi dan kepentingan harus melalui partai politik untuk mencapai tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia. Ketentuan lexs pesialis yang dapat menyampingkan lex genera lmerupakan asas yang mengokohkan legalitas pembentukan partai politik lokal di Aceh, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berkedudukan lex general dapat dikesampingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang pada Pasal 75 yang berkedudukan sebagai lex spesialis menerangkan tentang pembentukan partai politik lokal di Aceh. Secara hirarki hukum yang berlaku di Indonesia keberadaan partai politik lokal di Aceh dilegalkan. Efektifitas pelaksanaan fungsi partai politik lokal sesuai amanat UUPA Pasal 79 tentang fungsi pembentukan partai politik lokal di Aceh yang beorientasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan oleh partai politik lokal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item