PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012

ULFA UFI AZMI, S.H.I , NIM. 1220310078 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2012) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam beberapa kasus peraturan lain, tak jarang pemerintah pada setiap daerah mendukung upaya pemerintah pusat dengan melakukan lanjutan upaya hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat. Seperti halnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah kota Mataram merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram.. Namun menarik, meskipun upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan di tingkat daerah, kekerasan dalam rumah tangga ini masih terjadi dengan angka yang masih tinggi. Dalam konteks ini penyusun tertarik meneliti tentang bagaimana respon masyarakat muslim terhadap keberadaan peraturan daerah ini, lalu bagaimana implementasinya dan apa saja hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke Kota Mataram untuk mendapatkan data-data dan informasi dari sumber data, seperti Pusat Pelayanan Terpadu yakni Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) NTB, Hakim di Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara yang bersentuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat muslim di Kota Mataram. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan respon masyarakat muslim peraturan daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012, implementasi dan hambatan dalam implementasinya yang penulis kaji dengan teori fungsional struktural. Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 memang belum banyak diketahui oleh sebagaian besar masyarakat muslim di kota Mataram. Meski demikian, upaya pemerintah kota Mataram ini diharapkan oleh masyarakat dapat menekan angka kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga di kota Mataram. Ketidak tahuan masyarakat terhadap kehadiran Peraturan Daerah ini disebabkan karena implementasi dari Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 memang tidak maksimal, baik sosialisasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat, hingga semangat muatan peraturan daerah yang sepi pengawasan terhadap pelaksanaannya dan kurangnya evaluasi terhadap kinerja-kinerja pemerintah penyelenggara terhadap peraturan daerah tersebut. Belum efektifnya implementasi dari Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat beberapa hambatan, baik dari faktor sosial, politik dan agama.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item