STUDI TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005

FAKHRUDDIN AZIZ, NIM. 01351128 (2008) STUDI TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (STUDI TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (STUDI TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap sebagi solusi, sedangkan di sisi lain, poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Oleh karena itu, mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah. Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima 10 perkara permohonan izin poligami. Dari 10 perkara tersebut, perkara yang diterima/dikabulkan sebanyak 6 perkara, sedangkan yang dicabut dan yang ditolak sebanyak 2 perkara. Dalam hal ini, penyusun tertarik dan memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami, yakni dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk dan No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk ditinjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam. br br Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak oleh Majelis Hakim karena isteri Pemohon tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bahwa adanya persetujuan isteri merupakan salah satu syarat komulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 59 KHI. Secara syar'i, poligami tidak mensyaratkan adanya izin dari isteri/isteri-isteri. Adapun ketentuan hukum mengenai adanya izin isteri atau isteri-isteri bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan. Kedua, permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak Majelis Hakim karena alasan yang diajukan bahwa Pemohon tidak mau berlarut-larut dalam dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri yang kemudian hamil 7 bulan, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak termasuk salah satu syarat/alasan alternatif diperbolehkannya poligami dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI. Padahal Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sebagai orang pasif yang hanya menerapkan pasal-pasal dari Undang-undang yang telah ada. Sedangkan dalam syari'at Islam, hakim diberikan kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item