UU NO 12 TAHUN 2003 PASAL 60 TENTANG SYARAT EKS TERPIDANA MENJADI PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

FAISAL AHMAD - NIM. 04370002, (2008) UU NO 12 TAHUN 2003 PASAL 60 TENTANG SYARAT EKS TERPIDANA MENJADI PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]
Preview
Text (UU NO.12 TAHUN 2003 PASAL 60 TENTANG SYARAT EKS TERPIDANA MENJADI PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
BAB I, BAB V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (UU NO.12 TAHUN 2003 PASAL 60 TENTANG SYARAT EKS TERPIDANA MENJADI PEJABAT NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
BAB II, BAB III, BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (765kB)

Abstract

Lahirnya poduk hukum tidak pernah terlepas daripada kondisi kebutuhan akan hukum tersebut. Dalam konteks Indonesia, menjelang pemilihan umum (Pemilu) kebutuhan akan UU No. 12 Tahun 2003 sangatlah signifikan guna menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya, namun tidak semua hukum harus bagitu saja diterima dan diadopsi tapi perlu adanya telaah akademik yang mendalam. UU Pemilu di atas telah mensyaratkan seorang menjadi pejabat negara diantaranya adalah tidak berstatus eks terpidana. Jika mengacu pada hukum Islam status dan persyaratan menjadi pejabat negara hampir tidak ditemui dalam al-Qur'an maupun al-Hadist begitu juga dalam sejarah perpolitikan Islam. br br Status eks terpidana menjadi pejabat negara banyak mendapat respon penolakan, hal ini didasari bahwa eks terpidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan merupakan sampah yang harus disingkirkan dari masyarakat khususnya dalam pencalonan menjadi pejabat negara atau publik. Lalu bagaimana pandangan fikih siyasah dan hukum Islam memandang eks terpidana menjadi pejabar negara atau publik. br br Mengacu pada status sks terpidana sebagai sebuah persyaratan yang harus tidak dimiliki pada calon pemimpin. Hukum Indonesia mempunyai kaidah hukum dikenal dengan asas persamaan perlakuan hukum ( i Equality before the law /i ), baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat negara. Begitu juga dalam konsepsi hukum islam ada perlindungan terhadap hak asasi manusia ( i huquq al-insaniyyah /i ) dalam hal ini hak politik. Konsep hukum Islam ini dikenal dengan konsep i al-maqasid as-syari'ah /i . Kedudukan eks terpidana menjadi pejabat negara dengan mengacu kepada metodologi normatif, sosio-historis perpolitikan siyasah Islam klasik sebagai alat bedah terhadap UU No. 12 Tahun 2003 pasal 60 tersebut. br br Jika mengacu kepada kaidah tersebut, permberlakuan persamaan eks terpidana menjadi pejabat negara adalah sebuah kemestian. Hukum Islam dan sejarah perpolitikan Islam tidak melarang eks terpidana menjadi pejabat negara. Hal ini berlaku pada semua eks terpidana kecuali bagi pelaku i recividist /i (melakukan tindak pidana pengulangan) dan i qazaf /i (tuduhan melakukan zina). Asumsi hukum Islam yang membolehkan eks terpidana menjadi pejabat negara selain berpijak pada normatifitas juga berpijak pada praktek sosio-historis perpolitikan Islam serta bahwa hukum Islam mempunyai fungsi hukum pidana yaitu memaknai sanksi bagi pelaku sebagai tindakan preventif (pendidikan). Dalam kaitannya dengan i eks recividist /i Islam menutup peluang menjadi pejabat negara. Pasalnya hal itu mengacu kepada fungsi hukum preventif yang sudah tidak berfungsi bagi pelaku i recividist /i . Namun, sudah sepantasnya mengacu kepada fungsi pembalasan ( i revenge /i ) dan menjerakan ( i detern /i ). Sedangkan pelaku i qazaf /i dengan ditolaknya segala pesaksian dan menjadi pejabat negara lebih ditekankan pada aspek preventif dan aspek penjeraan terhadap apa yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kehormatan tertuduh dan keturunannya. Namun, UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 60 jika dibandingkan dengan UU Peraturan negara Islam (Malaysia-Iran) lebih toleran. Posisi UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 60 huruf I berada diantara UU kedua negara tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information / Pembimbing: Pembimbing I : DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG. ; Pembimbing II: DR. AHMAD YANI ANSHORI
Uncontrolled Keywords: Eks Terpidana, Pejabat Negara
Subjects: Peradilan Islam
Peradilan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User / Editor: Users 1 not found.
Date Deposited: 19 Jun 2012 11:10
Last Modified: 21 Apr 2016 03:07
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1430

Actions (login required)

View Item View Item