PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031)

MISYANTO , NIM. 10340033 (2014) PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text ( PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031) )
10340033_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

Download (7MB) | Preview
[img] Text ( PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH (STUDI ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011-2031) )
10340033_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Masyarakat di Kabupaten Batang memanfaatkan kekayaan alam dengan melakukan usaha penambangan berupa mineral, minyak dan gas bumi, dan panas bumi. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat di Kabupaten Batang adalah penggalian bahan galian golongan C di sungai-sungai dan lahan-lahan pribadi, yaitu berupa pasir, batu atau tanah. Pada kenyataannya di lapangan banyak dijumpai kegiatan penambangan tanpa izin dan tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Para penambang dalam mengambilan bahan galian ini, seharusnya tetap menjaga kelestarian lingkungan, tunduk dan menaati beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan izin usaha pertambangan di BPMPT Kabupaten Batang. Salah satu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C yaitu Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. untuk mengetahui apakah pelaksanaan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Batang sudah sesuai dengan peraturan tersebut dan apakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Batang untuk meminimalisir penambangan liar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian Perda RTRWK Batang dengan pemberian izin usaha pertambangan dan upaya penanggulangan penambangan liar yang terjadi di masyarakat. Metode yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat penelitian ini deskriptif analitik yaitu memaparkan materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber. Pendekatan penelitian ini yuridis empiris yaitu berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2011 dan melihat fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C berupa pasir batu belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, karena banyak pasal-pasal di dalam Perda tersebut yang diabaikan pemerintah daerah dan penambang pasir batu. Pasal-pasal tersebut di antaranya: Pasal 42, Pasal 63, Pasal 67 dan Pasal 82 yang Pasal-pasal itu merupakan inti pengaturan pertambangan dari Perda No. 7 Tahun 2011. Faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut terjadi seperti, faktor sosial di mana keberadaan penambang tradisional telah berlangsung turun temurun sebelum terbitnya peraturan izin usaha pertambangan, faktor hukum di mana kurangnya sosialisasi tentang peraturan perizinan pertambangan dari dinas terkait ke masyarakat, kurangnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan peraturan daerah, serta faktor ekonomi yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masyarakat bawah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: DR. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM. - NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 02 Dec 2014 08:29
Last Modified: 18 Aug 2016 08:20
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14795

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum