PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA (ANALISIS CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

NURHIDAYATULOH , NIM. 1220310105 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA (ANALISIS CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text ( PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA (ANALISIS CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) ) 1220310105_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (3MB) | Preview
	Text ( PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PERATURAN POLIGAMI DI INDONESIA (ANALISIS CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) ) 1220310105_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Terdapat dua dimensi pelanggaran HAM yang selama ini menjadi perhatian para ilmuwan hukum, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau sekelompok individu dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu terhadap individu lain. Dalam tulisan ini akan dibatasi pada pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap individu. Pelanggaran HAM terjadi ketika negara telah melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar hak-hak asasi warga negara atau masyarakat yang berada di dalam wilayah hukumnya. Hukum internasional telah mengatur berbagai macam ketentuan tentang HAM seperti halnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Namun demikian, di Indonesia, penerapan konvensi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan belum adanya peraturan yang mengubah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) padahal Pasal 2 huruf (f) CEDAW merumuskan “to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.” Sebagai negara peserta konvensi tersebut, Indonesia seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam CEDAW dengan segera mengubah ketentuan tersebut. Karya ilmiah ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan bangunan Teori Kesetaraan yangdi kemukakan oleh Alda Facio dan Martha I. Morgan di mana teori ini memiliki tiga prinsip utama, yakni prinsip non-diskriminasi, prinsip tanggung jawab negara dan prinsip kesetaraan substantif. Memalui teori ini penulis menganalisis berbagai perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UUP. Sebagai data pendukungnya penulis juga menggunakan doktrin para ilmuwan hukum, keputusan pengadilan dan wawancara terhadap hakim. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah UUP melalui peraturan poligaminya ternyata selama ini telah melakukan diskriminasi terhadap hak asasi perempuan, sehingga dapat dinyatakan bahwa UUP tidak memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara. Berdasarkan kesimpulan ini, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM terharap warga negaranya khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM ini. Kata Kunci: Hukum hak asasi manusia internasional, hak asasi perempuan, dan poligami.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item