PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA

MUHAMMAD BAHAUDDIN, NIM. 10340050 (2015) PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PERANAN POLISI KEHUTANAN PERUM PERHUTANI DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN JEPARA) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestarianya. Hutan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, Baik itu manfaat ekologi, sosial maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya tetap terjaga. Peran Polisi kehutanan sangatlah besar dalam melindungi dan mengamankan hutan, mengingat polisi kehutanan sebagai aparat keamanan di bidang kehutanan. Hasil hutan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang memetik manfaat dari hutan hasil, akan tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau dengan cara kejahatan. Salah satu contoh adalah Kejahatan penebangan kayu secara illegal atau biasa disebut illegal logging. illegal logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapatkann izin dan yang merusak. Praktik illegal logging banyak terjadi di daerah yang mempunyai hutan yang cukup luas, salah satu contohnya adalah Kabupaten Jepara. Tindak pidana illegal logging diatur Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan kendala polisi kehutanan dalam upaya pemberantasan illegal logging di Perum Perhutani KPH Pati selaku pengelola hutan di Kabupaten Jepara. Sebab kasus praktik illegal logging di daerah tersebut cukup tinggi. Maka penelitian yang dilakukan dalam bentuk field research dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengambil datadata langsug di lapangan dengan cara interview, observasi, dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan, yaitu dengan cara interview, observasi, studi pustaka dan lainya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penyusun lakukan, maka penyusun menyimpulkan atas permasalahan yang ada. Bahwa banyaknya kasus illegal logging di Kabupaten Jepara disebabkan sebagian besar masyarakat desa sekitar hutan kondisinya miskin, tidak adanya lapangan pekerjaan lain selain bergantung dengan hutan, dan sebagian masyarakat desa sekitar hutan menganggap bahwa mereka juga mempunyai hak atas hutan Negara. Kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan dalam upaya pemberantasan illegal logging di Kabupaten Jepara yaitu, kewenangan melakukan penyelidikan sebagai upaya preventif dan kewenangan melakukan penyidikan sebagai upaya represif. Selain itu juga ada upaya preemtif, yaitu upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan hutan. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam upaya pemberantasan illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Jepara ada enam kendala yaitu: faktor personil terbatas, faktor sarana prasarana, faktor oknum perangkat desa, faktor masyarakat, faktor pemeriksaan surat-surat dokumen, dan faktor tidak disenjatai

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item