PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA (STUDI PUTUSAN Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg)

NOVIANI ARUM LESTARI, NIM. 10340096 (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA (STUDI PUTUSAN Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA (STUDI PUTUSAN Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (52MB) | Preview
[img] Text (ImageMagick conversion from text to application/pdf)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi difabel yang cukup tinggi. Artinya potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum difabel akan banyk terjadi. Selain itu, stigma negative terhadap difabel sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Difabel dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukum pun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum). Pengaturan tentang difabel memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap difabel. Salah satu kasus di daerah Sukoharjo dalam Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila menjadi acuan penyusun untuk mengetahui sejauh mana perlindungan kaum difabel yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, didalam penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimanakah bentuk perlindungan hukum difabel korban tindak pidana kesusilaan?. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana kesusilaan di dalam praktik berdasarkan Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg?. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan metode pengumpulan data studi pustaka (Library Research) yaitu melalu penelusuran referensi-referensi umum, peraturan perundang-undangan, hingga putusan pengadilan dan yurisprudensi. Selain itu data teoritis tersebut akan ditunjang pula dengan bahan-bahan primer lainnya seperti bahan dari hasil wawancara narasumber. Kemudian setelah data terkumpul, maka akan saling dikombinasikan untuk dianalisis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korbn difabel masih kurang spesifik yaitu tidak menyebutkan hakhak difabel dihadapan hukum, hanya hak-hak secara umum saja. Kemudian perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli,dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbanya seorang difabel. Sehingga, pengadilan harus bekerja keras untuk menunjukkan keperpihakannya kepada difabel. Solusi yang dapat dilakukan adalah harus ada ketegasan pemerintah dalam merumuskan peraturan terkait difabel yang berhadapan dengan hukum. Kasus difabel tidak hanya dapat diselesaikan melalui prosedur pengadilan namun dapat pula melalui keterlibatan puhak ketiga yaitu dengan jalur mediasi seperti Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: PEMBIMBING: 1. RO’FAH,SA.g, BSW, MA,Ph.D. 2. EUIS NURLAELAWATI, MA., Ph.D.
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 24 Apr 2015 09:09
Last Modified: 18 Jun 2020 12:26
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15864

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum