ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BANTUL

RESTIKAYUNI RACHMAWATI, NIM. 10340188 (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BANTUL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BANTUL) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BANTUL) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Luas wilayah Kabupaten Bantul yang mencapai 506, 85 Km2 dengan total bidang tanah mencapai 566.541bidang tanah. Dari jumlah tersebut berbagai program pendaftaran tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang ada di Kabupaten Bantul. Salah satu program pendaftaran tanah yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bantul saat ini adalah kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pada tahun 2013 tercatat jumlah bidang tanah di Kabupaten Bantul yang sudah disertifikasi yaitu 370.531 bidang tanah dan bidang tanah yang belum tersertifikasi sejumlah 196.010 bidang tanah. Dari berbagai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pendaftaran tanah, masih menyisakan jumlah bidang tanah yang belum disertifikasi yang tidak sedikit. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengklasifikasikan lokasi penelitian berdasarakan Stratified Sampling, yaitu dimana pengklasifikasiannya berdasarkan tinggi, sedang, dan rendah. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dimana menekankan pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalah dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa secara yuridis pelaksanaan PRONA di Kabuapaten Bantul selama tiga tahun terakhir dari tahun 2012-2014 sudah terlaksana dengan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA. Namum pelaksanaan kegiataan PRONA di Kabupaten Bantul tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, dimana dalam penentuan kepastian obyek hak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuanPetunjuk Teknis Kegiatan PRONA tepatnya yaitu di Desa Mangunan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item