PERAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2010-2013

ROYHATUN THOYYIBAH, NIM. 11340026 (2015) PERAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2010-2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2010-2013) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (PERAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2010-2013) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (coercive). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013, dan apa saja hambatan dan solusi dalam penyusunan peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan suatu analisis dari rumusan masalah yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah daerah. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang di dapatkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item