ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013

VINA AKFA DYANI, NIM. 11340134 (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (20MB) | Preview
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ATAS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL TAHUN 2013) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dilaksanakan oleh Jaksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kemudian lebih lanjut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Bantul sebagai salah satu lembaga penegak hukum diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan hakim yang inkracht. Sebagaimana yang diketahui bahwa putusan dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan diri terdakwa saja, namun juga terhadap barang bukti. Selama ini eksekusi mengenai barang bukti tidak banyak dibahas dalam hukum acara pidana. Fokus pembahasan mengenai eksekusi putusan pidana lebih dititik beratkan kepada diri terdakwa. Selain itu, jumlah barang bukti yang terdapat di Kejaksaan Negeri Bantul sangat banyak dan jenisnya bermacam-macam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013. Kemudian penyusun juga ingin mengetahui kesesuaian pelaksaan eksekusi barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Bantul pada tahun 2013 dengan KUHAP. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Bantul yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi terhadap barang bukti setelah putusan inkracht itu ada 3 (tiga) macam yaitu: pertama, barang bukti dikembalikan kepada yang berhak menerima. Prosedurnya adalah Jaksa menyampaikan surat undangan kepada pemilik untuk mengambil barang bukti di Kantor Kejaksaan, atau Jaksa mengantarkan langsung barang bukti kepada alamat yang tercantum dalam putusan. Kedua, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Prosedurnya adalah Jaksa melaksanakan pemusnahan barang bukti sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Ketiga, barang bukti dirampas untuk negara. Prosedurnya adalah Jaksa Muda Pidana Umum menyerahkan barang bukti kepada Sub Bagian Pembinaan. Kemudian Sub Bagian Pembinaan menyerahkan barang bukti tersebut kepada KPNKL guna dilaksanakan lelang yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara atas nama Jaksa. Masing-masing pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti harus selalu disaksikan oleh saksi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti pada tahun 2013, Kejaksaan Negeri Bantul belum melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan KUHAP.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item