PENGECUALIAN PRINSIP TIDAK BERLAKU SURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

FATIMATUZ ZUHRO, NIM. 11370063 (2015) PENGECUALIAN PRINSIP TIDAK BERLAKU SURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGECUALIAN PRINSIP TIDAK BERLAKU SURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PENGECUALIAN PRINSIP TIDAK BERLAKU SURUT TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana Islam, namun pemberlakuan asas ini tidak bersifat mutlak dengan adanya pengecualian terhadap asas ini. Pengecualian terhadap asas ini adalah asas berlaku surut yang memberlakukan nash pada kasus yang terjadi sebelum nash. Asas berlaku surut merupakan ijtihad para ulama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dapat dijangkau oleh nash. Seringkali kasus ini terjadi sebelum adanya nash, seperti jarimah ḥirobah dan qożaf. Kedua kasus ini telah disepakati oleh jumhur sebagai kasus yang dapat diberlakukan surut. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman bentuk kedua kasus ini juga berkembang. Menjadi persoalan apakah pertimbangan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu kasus agar dapat diberlakukannya pengecualian asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam dan apakah kasus-kasus yang menjadi pengecualian asas tidak berlaku surut dalam Al-Qur’an dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan teori mashlahah asy-Shatibi yakni dengan mendeskripsikan bagaimana berjalannya prinsip berlaku surut dalam hukum pidana Islam dan menganalisisnya dengan kasus-kasus kontemporer yang muncul saat ini sehingga memunculkan kasus baru dengan hukum yang baru pula. Pendekatan normatif digunakan untuk mendekati masalah dengan mendasarkan pada norma yang terdapat di dalam ketentuan hukum pidana Islam. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa prinsip mashlahah dijadikan dasar untuk menentukan hukum, oleh karena tindak kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crimes atau kejahatan yang luar biasa. Prinsip maslahah ini mempertimbangkan maqasid al-syari’ah sebagai tujuan utama yang mendudukkan jarimah ḥirobah dan qożaf sama seperti tindak pidana korupsi dan terorisme, oleh karena pertimbangan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur hirobah merupakan unsur minimal yang harus ada agar suatu perbuatan dapat diberlakukan surut, di sisi lain tindak pidana korupsi dan terorisme melampaui unsur-unsur ḥirobah, sehingga korupsi dan terorisme menurut jangkauan teori maslahah dapat pula diberlakukan surut. Kata kunci: Asas Legalitas, Extra Ordinary Crimes, Pengecualian Tidak Berlaku Surut

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item