PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT HAMKA

MUHAMMAD IHSAN, NIM. 10370006 (2015) PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT HAMKA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT HAMKA) 10370006_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT HAMKA) 10370006_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perbedaan latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks menyebakan konsep-konsep umum tentang politik juga beragam. Al-Qur‟an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan, dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu, nabi Muhammad tidak memberikan konsep pemerintahan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Hamka merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang juga merumuskan tentang pemerintahan berdasarkan teks yaitu Al-Qur‟an dan as-Sunnah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan penelitian ini termasuk penelitan histories factual yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif denga menggunakan analisa induktif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan histories dan pendekatan politik. Hasil penelitian ini adalah bentuk pemerintahan menurut Hamka dalam suatu negara ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia adalah Khalifah, karena itu Tuhan membiarkan fikiran Khalifah-Nya tumbuh sendiri. Setelah Rasulullah S.a.w wafat, beliaupun tidak suka menentukan siapa penggantinya. Melainkan diserahkan kepada yang tinggal untuk memilih sendiri bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu yang penting yang menjadi ajaran prinsip yaitu Syura (musyawarah). Memutuskan segala sesuatu urusan dengan musyawarah. Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan, Hamka berpendapat bahwa pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem manapun, akan tetapi prinsip syura janganlah sekali-kali ditinggalkan. Syura merupakan unsur pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam serta sebagai dasar politik pemerintahan. Adapun relevansi pemikiran hamka dalam sistem politik modern Indonesia, pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana sila pertama mempunyai arti bahwa, adanya kesucian hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Islam bagi penganut-penganutnya, menurut dasar sila yang beradil dan beradap. Jadi, demokrasi yang dianut negara Indonesia adalah demokrasi ketuhanan. Terhadap pendapat Hamka yang menganut paham teokrasi, hal di atas dapat relevan dengan moderat. Kedua, dengan adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi parlementer yang berlaku di Indonesia, maka dapat disalurkan dengan pemikiran Hamka tentang syura yang menjadi ajaran Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item