IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH (PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008)

AHMAD RIYANTO, NIM. 11370010 (2015) IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH (PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH (PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008)) 11370010_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH (PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008)) 11370010_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah permohonan uji materi oleh Effendi Gazali menurutnya Menurut Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JUDIL setiap 5 tahun sekali dan dalam satu tarikan nafas, untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Pres dan Wapres. Tetapi UU tersebut telah diimplementasikan menyimpang oleh pembuat UU, dengan diberlakukannya norma pasal 3 ayat (5) 42/2008 yang berbunyi Pemilu Pres/Wapres dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif. Norma pasal 3 ayat (5) terebut jelas-jelas menghalangi spirit pelaksanaan Pemilu serentak. Sehingga banyak hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah dirugikan. Maka norma pasal 3 ayat (5) tersebut harus dahapuskan dan dinyatakan tidak mempunnyai kekuatan hukum mengikat. kemudian tanggal 23 januari 2014 MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut dengan putusan No. 14/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan langsung terjun kelapangan ke KPU. KPU adalah lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan rezim Pemilu. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu proses Pengumpulan datanya dari leteratur-literatur terhadap permasalahan yang menggambarkan keadaan, kemudian menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan proses perbandingan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pemilu serentak dan bagaimana Pemilu tersebut ditinjauan dari perspektif maslahah? Kenapa ditinjau dari perspektif maslahah, karena menurut para ulama setiap peraturan atau undang-undang dalam proses pembentukannya harus melihat sisi kemaslahatan umat agar perpu atau UU tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman selanjutnya serta sesuai dengan cita-cita negara republik Indonesia. KPU berpendapat bahwa Pemilu serentak sangat baik dan lebih efisien serta dapat meminimalisir konflik, kemudian untuk tahapan-tahapan Pemilu serentak KPU belum menetapkan secara pasti, karena masih dalam pembahasan dan juga menunggu kepastian hukum UU Pemilu Legislatif dan Presiden. Hal selanjutnya adalah tinjauan maslahah, maslahah melihat ke-2 sistem Pemilu baik secara terpisah atau serentak sama-sama mengandung kemaslahatan. Pemilu secara terpisah dapat dikatakan maslahah juga pada zamannya dengan bukti membawa kemajuan berbangsa dan bernegara sampai saat ini, tetapi dengan kemajuan saat ini, kiranya Pemilu secara serentak yang sangat dibutuhkan, karena lebih mendorong kemaslahatan masyarakat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item