KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM

TRESIA FEBRIANI, NIM: 11370023 (2015) KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM) 11370023_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM) 11370023_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Tindakan sementara dilaksanakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya di bidang politik. Allah telah menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Faktanya di Indonesia perempuan seringkali terpinggirkan dan akses menuju jabatan publik lebih sulit dibanding laki-laki. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan affirmative action dengan memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun kebijakan 30% keterwakilan perempuan menjadi kontroversi. Perempuan menganggap angka 30% menjadi tidak adil karena bagiannya lebih kecil dibanding laki-laki. Selanjutnya keterwakilan perempuan ini telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun dan belum pernah terpenuhi dari awal pelaksanaannya. Apakah kuota 30% menjadi jawaban keterwakilan perempuan? Etika apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik? Apakah angka 30% menjadi kuota ideal bagi keterwakilan perempuan? Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang berpijak pada Undang-undang yang berlaku serta tidak keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan dikaji. Pendekatan nomatif digunakan agar masalah-masalah dalam penelitian berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, pengumpulan materi dari beberapa buku yanga terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi. Hasil penelitian adalah kuota 30% keterwakilan perempuan sudah waktunya dievaluasi. Karena situasi dan kondisi perempuan di Indonesia membutuhkan peraturan khusus yang dapat menjamin keberadaannya dalam jabatan publik. Sistem kuota 30% menjadi salah satu upaya untuk menjamin keberadaan perempuan. Namun selama sepuluh tahun kebijakan ini dilaksanakan belum pernah terpenuhi. Solusi dari kondisi tersebut adalah tidak perlu adanya kuota 30% sebab, dengan adanya kuota 30% fokus dari kebijakan tersebut adalah kuantitas bukan kualitas. Sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang berubah menjadi sebuah paksaan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item