MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR DALAM PASAL 84 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH (syar’iyyah )

MUHAMMAD IQBAL, NIM. 1370102 (2015) MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR DALAM PASAL 84 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH (syar’iyyah ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text
11370102_muhammad_iqbal_fulltext.PDF

Download (2MB) | Preview
[img] Text
11370102_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.PDF
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, muncul gejolak politik yang cukup “Panas”dalam tatanan dan proses pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang berhak menduduki posisi sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah partai pemenang pemilu. Namun hal tersebut, tidak berlaku lagi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Proses penggangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditentukan dengan Mekanisme paket. Dengan ketentuan demikian akan melahirkan persoalan-persoalan baru seperti halnya yang terjadipada konflik antara koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Perubahan peraturan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD, DPRD yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyisakan berbagai permasalahan serius dalam demokrasi di Indonesia. Isu “Pengkebirian” hak-hak politik anggota legislative (DPR) menjadi sorotan paling tajam dalam peraturan ini. Namun disisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa dengan adanya peraturan ini akan membuat efisiensi pemilihan pimpinan dan penguatan kekuasan pemerintah jika memiliki koalisi yang “gemuk”. Namun demikian, keadaan ini tidak mustahil akan membawa pemerintah pada nilai otoritarianisme. Oleh karena itu, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan siya>sah Syariyyah terhadap perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang semula ditentukan dengan partai pemenang pemilu dan sekarang dengan mekanisme paket? Dengan menggunakan metode dan pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori siya>sah Syariyyah dimana teori ini memberikan kerangka nilai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam teori ini, terdapat tiga jenis mas}hlahah yang kemudianakan digunakan sebagai pisau analisis yaitu Mas}lah}ah al-mu’tabara h, Mas{lah}ahal-Mulga h, dan Mas}lah}ah al- Mursala h. Jenis Mas}lah}ah al-Mursalah yang nanti akan digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan mekanisme pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semula ditentukan oleh partai pemenang pemilu kemudian diganti dengan mekanisme paket, tidak mencerminkan nilai-nilai siyas>ah Syariyyah (masl{ah}ah dan keadilan ). Konflikkonflik yang terjadi dalam proses pengangkatan pimpinan DPR yang menyebabkan tercorengnya nilai Masl{ah}ah dan keadilan yang menghilangkan menghilangkan hak konstitusional setiap anggota DPR

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.,
Uncontrolled Keywords: Pemilihan, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 12 Aug 2015 17:35
Last Modified: 12 Aug 2015 17:35
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16837

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum