PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PRESPEKTIF SIYASAH (STUDI PASAL 24 PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014)

NORIKA PRIYANTORO, NIM. 11370067 (2015) PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PRESPEKTIF SIYASAH (STUDI PASAL 24 PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PRESPEKTIF SIYASAH (STUDI PASAL 24 PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014))
11370067_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf - Published Version

Download (11MB) | Preview
[img] Text (PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM PRESPEKTIF SIYASAH (STUDI PASAL 24 PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014))
11370067_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (911kB)

Abstract

Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang ada di Kota Yogyakarta merupakan fenomena sosial yang belum pernah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Yogyakarta maupun masyarakat. Keberadaan gepeng ini menimbulkan fenomena baru yang perlu penanganan serius. Banyak tanggapan yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, ada yang peduli tapi tak sedikit yang kurang simpatik dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering muncul di jalanan. Melihat fenomena yang terjadi di Yogyakarta berkenaan dengan gelandangan dan pengemis, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya politik di dalam menangani gelandangan dan pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan menegeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis yang diundangkan pada tanggal 27 februari 2014. Dalam perda ini secara garis besar memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait gelandangan dan pengemis. Dengan adanya kebijakan perda DIY No. 1 tahun 2014 ini maka pemerintah kota Yogyakarta berupaya membersihkan gelandangan dan pengemis agar kota Yogyakarta bersih dari gelandangan dan pengemis dan kota Yogyakarta menjadi kota yang sejahtera. Hal ini menjadi pembahasan yang sangat menarik ketika perda yang seharusnya bisa memberikan aturan yang jelas namun memuat kontroversi di dalamnya. Kontroversi tersebut ialah adanya kriminalisasi bagi para pemberi dan para gepeng yang menurut elitelit politik sudah menggangu ketertiban dan kebersihan kota Yogyakarta dan memperburuk citra pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta dimata pemimpin lainya. Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis? Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori public policy dimana kebijakan ini merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat. Pada kebijkan ini ada beberapa prinsip yang harus dikedepankan yakni mengembalikan hak-hak dan martabat para gepeng yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah DIY dengan mengeluarkan perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam implementasinya. Dimana prinsip-prinsip tersebut terbukti dengan adanya program desaku menanti yang berada di gunungkidul.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. AHMAD PATIROY, M.AG.
Uncontrolled Keywords: Gelandangan dan Pengemis, Public Policy, Siyasah Dusturiyah
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Edi Prasetya [edi_hoki]
Date Deposited: 12 Aug 2015 17:53
Last Modified: 12 Aug 2015 17:53
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16841

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum