PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014

SUNATUNABAWIYAH, NIM. 11340028 (2015) PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014) 11340028_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (22MB) | Preview
	Text (PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK DAN GAS TAHUN 2013-2014) 11340028_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi sarana yang efektif dan mempermudah kegiatan transaksi keuangan yang mempunyai kepentingan masing-masing untuk disalahgunakan transaksi keuangan melalui perbankan yang salah satunya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Perkembangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia dalam kemiskinan, banyak pengangguran, mutu pendidikan menurun atau kebodohan meningkat. Kondisi seperti ini merupakan suatu permasalahan bagi bangsa dan negara ini.Terbentuknya PPATK mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Penelitian ini penting mengingat PPATK merupakan lembaga negara yang baru, namun memiliki peranan kunci dalam kejahatan yang paling membahayakan negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dimana mengedepankan penerapan suatu peraturan terhadap apa yang terjadi dilapangan, dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, kemudian penelitian ini didukungdenganmelakukanobservasidanwawancaralangsungdenganpejabatatausta f di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa PPATK berperan aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan tentang kasus korupsi minyak dan gas dari instansi atau masyarakat untuk dianalisa, selanjutnya diserahkan kepada KPK. KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut dalam kasus tindak pidana korupsi melakukan penelusuran aset-aset dengan penelusuran bukti transaksi keuangan yang disembunyikan oleh mafia koruptor. Hambatan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi minyak dan gas yaitu keterbatasan sumber daya manusia di PPATK, Koneksifitas dengan lembagalembaga seperti DPR atau yang lainnya untuk mengetahui wajib pajakmasih kurang, dan aplikasi-aplikasi atau data base yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item