TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEMBAK DI TEMPAT KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA (STUDI ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009)

BINTANG KUSUMA PERWIRA, NIM. 11340062 (2015) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEMBAK DI TEMPAT KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA (STUDI ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEMBAK DI TEMPAT KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA (STUDI ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009)) 11340062_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEMBAK DI TEMPAT KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA (STUDI ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009)) 11340062_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (945kB)

Abstract

Penggunaan kekerasan dalam proses penegakan keadilan tidak dibenarkan. Namun di dalam Polri ada wewenang yang melegalkan itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Wewenang itu tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Di dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyergapan, dapat dilakukan tembak di tempat langsung tanpa peringatan terlebih dahulu. Polisi dalam situasi yang kondusif wajib melakukan peringatan-peringatan tanpa kekerasan yang bertujuan untuk membuat tersangka menyerah tanpa perlawanan. Permasalahan dalam tema ini adalah bagaimana aturan yang mengatur tentang tembak ditempat? Dimana, di sisi lain Polri harus memperhatikan juga dari sisi hak asasi manusia (HAM). Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang didapat diperoleh dari Satreskrim Polres Madiun Kota, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap tersangka dihapuskan pidananya karena alasan pembenar, yaitu menjalankan undang-undang. Selain itu penggunaan kekuatan dengan senjata api oleh anggota kepolisian untuk tindakan tembak di tempat juga didasarkan pada kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi tersebut intinya yaitu anggota Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kepolisian. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomro 8 Tahun 2009 telah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Tembak di Tempat, Diskresi, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item