PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAH NAGARI)

EN FITRIANES, NIM. 11340065 (2015) PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAH NAGARI). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAH NAGARI)) 11340065_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAH NAGARI)) 11340065_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (825kB)

Abstract

Keinginan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas desentralisasi, sistem pemerintahan di daerah didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Penggunaan asas desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UUD Pasal 18 ayat (1,2,3) Tahun 1945, yang bertujuan untuk menjangkau pelayanan pembangunan pada skala yang paling kecil. Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah Desa, maka Nagari Maek memiliki keinginan kuat untuk mengurusi otonomi daerah sendiri, agar terbentuk suatu daerah baru yang bercita-citakan kepada daerah yang lebih adil dan bersih. hal ini bisa terjadi dengan pemekaran daerah baru menjadi suatu Nagari (Desa). Maka menjadi menarik untuk diteliti bagaimana proses pemekaran yang datang dari keinginan baik masyarakat setempat tersebut dapat terwujudkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, Dan menggunakan pendekatan kualitatif maka penulis menganalisa data yang penulis dapatkan di lapangan, observasi, wawancara dan telaah pustaka yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang sistematis dan deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari terhadap implementasi Pemekaran Nagari Maek, dengan menggunakan jenis penelitian field research dengan lokasi di Nagari Maek maka penulis akan menyimpulkan bagaimana bentuk Implementasi PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintah Nagari terhadap Pemekaran Nagari Maek. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemekaran Nagari persiapan Kototinggi Maek menjadi Nagari telah sesuai dengan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, dari satu Nagari menjadi dua Nagari. Dengan dimekarkannya Nagari Kototinggi Maek dari Nagari induknya Nagari Maek. Adapun fase-fase yang dilalui sebagai berikut fase ditingkat masyarakat. Fase ditingkat Nagari. Fase ditingkat Camat. Dan fase ditingkat Kabupaten Kota. Faktor-faktor pendukung terbentuknya Nagari Kototinggi lebih dominan daripada faktor penghambatnya, meskipun proses pemekaran Nagari Kototinggi berkesan lancar, beberapa permasalahan sedikit banyaknya mempengaruhi proses pemekaran Nagari Kototinggi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah, faktor pendukung: syarat-syarat terpenuhi, SDM mampuni, status kawasan mencukupi untuk menghasilkan pemasukan bagi Nagari. Untuk mengembangkan kearah yang lebih baik, keterlibatan masyarakat, sedangkan faktor penghambat jarak antara Nagari Kototinggi sendiri cukup jauh untuk akses ke Kota Kabupaten Limah Puluh Kota.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item