PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH )

MUHAMMAD ZAKARIA, NIM. 11340074 (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH )) 11340074_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TENGAH (STUDI KASUS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH )) 11340074_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (922kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mana sebagian besar wilayah perairan, perairan Indonesia memiliki banyak potensi baik pemanfaatan, sumber daya laut. Dalam hal pemanfaatan sumber daya laut tersebut, masih banyak pihak - pihak yang melakukan perbuatan yang ber tentangan dengan Undang - Undang N omor 31 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan . Masalah yang terbanyak dalam hal penegakan hukum dibidang kelautan ialah terjadinya illegal fishing. Illegal fishing ti d ak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepenting an nelayan dan pembudidaya ikan , iklim industri dan usaha perikananan nasional . Salah satu daerah yang terjadi kegiatan illegal fishing ialah perairan Jawa Tengah . Dalam melakukan penegakan hukum te rhadap illegal fishing di wilayah perairan Jawa Tengah, pihak yang berwenang ialah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dimana penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah . T eknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menjadikan hasil wawancara untuk memperoleh data primer dengan mengetahui penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perair an Jawa Tengah . Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, dan penelitian juga didukung dengan penelitian pustaka. Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Jawa Tengah merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Undang - undang Nomo r 31 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan , yang mana berkerjasama dengan stakehold e yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Cara Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikan a n Provinsi Jawa Tengah dengan cara : sosialisasi, pembinaan kelompok masyarakat , pengendalian, dan pengawasan sumberdaya ikan . Alur penyelesaian kasusnya yaitu, pemanggilan, menjelaskan tuduhan/kesalahan, surat pernyataan, dan pembinaan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item