ANALISIS PERJANJIAN WARALABA DI SOTO AYAM PRINGGADING SEMARANG

GHANNY RIMA PUTRI HARDHIYANTI, NIM. 11340103 (2015) ANALISIS PERJANJIAN WARALABA DI SOTO AYAM PRINGGADING SEMARANG. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PERJANJIAN WARALABA DI SOTO AYAM PRINGGADING SEMARANG) 11340103_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERJANJIAN WARALABA DI SOTO AYAM PRINGGADING SEMARANG) 11340103_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memberikan defenisi Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap, mengingat pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi mereka. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana analisis perjanjian waralaba menurut KUHPerdata dan pelaksanaan perjanjian waralaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada bisnis Franchise Soto Ayam Pringgading Semarang serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis Franchise tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.1.Analisis mengenai perjanjian waralaba dalam Soto Ayam Pringgading berdasarkan KUHPerdata yakni beberapa pasal dalam kluasula baku tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPedata mengenai syarat sah nya perjanjian. Selain itu tidak adanya penafsira perjanjian berdasarak Pasal 1341-1351 KUHPerdata juga menyebabkan banyak pemahaman dalam klausula baku tersebut.2.Pelaksanaan perjanjian franchise di Soto Ayam Pringgading belum semuanya sesuai dengan klausula baku yang telah disepakati oleh Franchisor dan Franchisee. Seperti yang mengenai pembayaran fee dan royalty yang belum sesuai dengan kesepakatan. Penggunaan nama dalam perjanjian pelaksanaannya pihak Franchisor sendiri tidak menyediakan brosur, spanduk, ataupun logo. Selebihnya pelaksanaan perjanjiannya sudah sesuai dengan klausula baku antara kedua belah pihak

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item