IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)

HARY BUDIANTO, NIM. 11340126 (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)) 11340126_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL)) 11340126_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sudah banyak dilakukan guna menunjang pembangunan infrastruktur nasional, seperti halnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Jalan Lintas Selatan yang melewati seluruh kabupaten di pesisir selatan pulau Jawa salah satunya yaitu Kabupaten Gunungkidul. Banyak kendala yang terjadi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan Jalan Lintas Selatan ini seperti halnya proses Negosiasi ganti kerugian yang cukup memakan waktu hingga administrasi pertanahan yang belum lengkap dimiliki oleh setiap warga. Hal itu yang membuat proses pengadaan tanah yang ada di kabupaten Gunungkidul menjadi terhambat karena belum bisa melakukan pembebasan lahan jika kedua hal tersebut belum bisa terpenuhi. Dalam penelitian ini, lebih menekankan pada proses atau mekanisme pengadaan tanah dalam pembuatan Jalan Lintas Selatan di kabupaten Gunungkidul, hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengadaan tanah, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana mengedepankan penerapan suatu peraturan terhadap apa yang terjadi dilapangkan, dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomr 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaanya di kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan 10 Tahap yaitu: 1. Perencanaan, 2. Penetapan Lokasi, 3. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, 4. Penyuluhan, 5. Identifikasi dan Inventarisasi, 6. Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, 7. Penilaian, 8. Musyawarah, 9. Penetapan Ganti Rugi, 10. Pelepasan Hak. Dan dalam kesepuluh tahap tersebut, belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena masih banyak ditemui kendala-kendala yang terjadi dan menghambat proses pengadaan tanah seperti: 1. Masalah administrasi pertanahan, 2. Pengetahuan masyarakat di sebagian wilayah akan sertifikat masih minim, 3. Proses negosiasi penetapan ganti kerugian yang berjalan lambat, 4. Pembayaran ganti kerugian yang belum terbayarkan, 5. Masih ada tanah yang bersengketa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item