PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)

BIKY UTHBEK MUBAROK, NIM. 11340155 (2015) PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN))
11340155_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN))
11340155_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu ditata dengan baik di dalam Undang-Undang. Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan telah diresmikan oleh DPR pada bulan Juli tahun 2013. RUU Ormas yang kini telah menjadi UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, kehadiran Undang-Undang ini mengalami banyak penolakan dari Ormas di tingkat Nasional , baik sebelum maupun sesudah di sahkannya. Dari data tersebut menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penyusun dalam mengkaji problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskipsikan dan menganalisis problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dari sudut dasar keberlakuan dan penerapannya di kabupaten sleman. Untuk selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dari sudut dasar keberlakuan dan penerapannya di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertumpu pada materi muatan undangundangnya. Muhammadiyah dan koalisi kebebasan berserikat (KKB) mengajukan permohonan judicial riview kepada Mahkamah Konstitusi (MK). dari dua perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan 10 pasal dan memberi tafsir konstitusional bersyarat atas 2 pasal. Dari 10 pasal yang dibatalkan MK, ada 3 pasal yang bersifat ultra petitum. Maksudnya MK membatalkan pasal yang tidak dimohonkan (tidak diminta oleh pemohon untuk dibatalkan). Problematika ini berpengaruh terhadap penerapannya di Kabupaten Sleman. Hal itu terbukti dengan sikap kehati-hatian yang dilakukan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Karena UU ini menyangkut hal vital yang dapat mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: NURAINUN MANGUNSONG, S.H, M.HUM ISWANTORO, SH., M.HUM
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 20 Aug 2015 09:50
Last Modified: 20 Aug 2015 09:50
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17011

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum