TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR

WIWI LINDA HARTATI, NIM: 11380008 (2015) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG SUMBER DAYA AIR)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia, maka dari itu perlu adanya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengeluarkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dalam penyelenggaraan UU SDA tersebut menuai banyak kontroversi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berlanjut pada pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh induvidu dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tinjauan hukum Islam pendekatan Maqāṣid asy-Syarῑ’ah mencoba menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, mengapa hakim memutuskan untuk membatalkan UU SDA tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (library research). Analisis data yang dilakukan penyusun menggunakan teori hukum Islam melalui pendekatan Maqāṣid asy-Syarῑ’ah, dengan objek penelitian, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang mengandung privatisasi dan komersialisasi sehingga meniadakan konsep penguasaan oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sejalan dengan konsep hukum Islam pendekatan Maqāṣid asy-Syarῑ’ah. Konsep hukum Islam melalui hadis Nabi yang menyatakan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. Islam memandang ketiga hal tersebut adalah benda milik umum, sehingga sumber dari ketiga benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh perseorangan atau kelompok dan hukumya tidak boleh diperjualbelikan secara mutlak. Sehingga, pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh negara dapat mewujudkan tujuan Maqāṣid asy-Syarῑ’ah yaitu: pelestarian jiwa (hifz} alnafs), terwujudnya ketersediaan air yang cukup dan distribusi yang merata. Pelestarian harta (hifz} al-ma>l), terwujudnya harga air yang tercangkau bagi masyarakat dan kedaulatan ekonomi negara. Pelestarian lingkungan (hifz} albi>’ ah), terwujudnya budaya pemeliharaan Sumber Daya Air, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaata Sumber Daya Air.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
Uncontrolled Keywords: HUKUM ISLAM, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, SUMBER DAYA AIR
Subjects: Muamalat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 01 Oct 2015 13:19
Last Modified: 01 Oct 2015 13:19
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17320

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum