STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

KUDRAT ABDILLAH, NIM. 1320312066 (2015) STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (STATUS DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI SEJARAH SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang status dan hak anak di luar nikah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah). Hukum Islam menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga mengatakan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini semua hukum memandang anak yang lahir di luar nikah dengan sebelah mata dan mendiskriminasikan, padahal pada hakikatnya semua manusia terlahir secara fitrah (suci). Anak yang terlahir di luar nikah juga berhak hidup layak. Pada tahun 2012, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, yang menyatakan anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Dengan munculnya putusan itu, penyusun melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan penelitian pustaka (library research). Bahan primer dari penelitian ini berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, buku-buku, tesis, jurnal, kitab, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan permasalahan ini. Pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah sosial, penyusun akan mengungkap proses perkembangan dan perubahan serta penyebab perubahan yang terjadi pada status dan hak anak di luar nikah dan disertai dengan prospek selanjutnya. Teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial Arnold Marshall Rose. Teori tersebut menyatakan ada tiga penyebab terjadinya perubahan sosial yang berhubungan dengan hukum, yaitu penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya konflik kebudayaan, dan munculnya gerakan-gerakan sosial. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, bahwa anak di luar nikah selama ini dianggap sebelah mata oleh hukum yang ada. Hal ini dinilai tidak adil karena anak pada dasarnya terlahir suci dan terlepas dari kesalahan orang tuanya. Untuk menganggap keberadaan anak di luar nikah sebagai wujud memanusiakan manusia, akhirnya perubahan pun terjadi, terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam perubahan ini adalah penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid), adanya konflik kebudayaan, semakin bertambahnya gerakan sosial, dan adanya kerancuan hukum di Indonesia. Akhirnya anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut akan dapat hidup normal dan dipenuhi segala kebutuhannya untuk hidup layak oleh ayah biologisnya. Di sisi lain, perundang-undangan Indonesia terutama Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus segera direvisi, karena sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat dan tidak sinkron dengan Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang lain yang sudah direvisi dan diperbaharui.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item