HAK ASASI MANUSIA STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945

RAHMAD HANAFI PRIHANTORO, NIM.03360178 (2007) HAK ASASI MANUSIA STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HAK ASASI MANUSIA STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (19MB) | Preview
	Text (HAK ASASI MANUSIA STUDI KOMPARASI PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek penting dalam berrnasyarakat dan berncgara. Dikarenakan hal tersebut sangat penting maka dalam suatu Negara diatur dalam Undang-Undang terscndiri. Piagam madinah merupakan konstitusi pertama yang secara tidak langsung melindungi hak tersebut. Di Indonesia sendiri berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatumya. Kedua konstitusi tersebut mengatur tentang Hak Asasi Manusia, dalam ruang dan waktu yang berbeda rnaka ada perbedaan dan persamaan didalamnya. Seperti di dalam Piagam Madinah diatur tentang Hak Hidup dan barang siapa yang membunuh seseorang akan dikenai hal serupa kecuali mendapatkan maaf dari keluarganya yaitu dengan membayar diyat. Di dalam UUD 1945 tidak secara langsung diberikan hukuman di dalamnya, hanya berupa jaminan saja. Sedangkan yang melindunginya diatur dalam Undang-Undang sendiri yaitu dalam KUHP. Persoalan yang diatur dalam kedua konstitusi tersebut lebih khusus yang berkenaan dengan HAM menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap macam-macam Hak Asasi Manusia dalam kedua konstitusi tersebut dan perlindungan yang diberil<an dalam melestarikan dan menjaga HAM warga Negara. Dikarenakan kajian ini merupakan kajian yang bersifat normatif maka pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti konsep-konsep tentang HAM yang ada dalam Piagam Madinah dan UUD 1945. Berdasarkan mctodc yang digunakan maka terungkaplah bahwa meskipun dalam Piagam Madinah tidak sccam langsung mengatur tcntang 11/\M namun secara kontckstual hal itu diaturnya. Dan mcskipun secara tidak langsung perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945 namun telah diatur sendiri dalam KUHP. Sehingga dalam Piagam Madinah yang tidak dicantum secara langsung namun pada hakekatnya konstitusi tersebut mangaturnya. Dan meskipun dalam UUD 1945 diatur dan dicantumkan tentang HAM namun tidak secara langsung memberikan perlindungan terhadapnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item