KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARI'AH (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta)

ISMATUL AMALIYAH, NIM.03380464 (2007) KEBIJAKAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI SYARI'AH (Studi atas Wanprestasi Pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta). Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BABI I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Bait al-Mil wa at-TamwJI (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonof11i masyarakat bawah dengan berlandaskan sistem ekonomi Islam. BMT dapat dijadikan pula sebagai altematif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga lembaga keuangan konvensional. Dalam operasionalisasinya BMT juga menawarkan produk pembiayaan. Penyaluran dana melalui pemberian pembiayaan ini berisiko tinggi. Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan ya.qg tertunda atau ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajiban yang telah dibebankan, yang disebut dengan wanprestasi. Pada hampir setiap LKS terjadi wanprestasi termasuk BMT Bina Dhuafa Beringharjo (selanjutnya disingkat BDB) sebagai BMT pertama dan terbesar di Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan operasionalisasi BMT yang benar-benar sesuai dengan syari'ah sebagaimana yang dikehendaki, sangat tergantung pada sikapsikap pihak yang terlibat, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syari'ah (selanjutnya disingkat DPS). Selain itu, DPS juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah yang diajukan kepada lembaga tersebut oleh pihak BMT. Pemerintah melalui DSN-MUI telah menetapkan aturan pokok dalam penyelesaian wanprestasi dalam bentuk fatwa. yang dapat dijadikan acuan bagi DPS pada setiap Lembaga Keuangan Syari'ah. Dalam hal ini, DPS di BMT BDB tidak selalu mengacu terhadap fatwa DSN-MUI apabila ia dimintai suatu pendapat tentang kesyari'ahan baik atas suatu produk maupun permasalahan yang muncul akibat pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimanakah metode yang ditempuh DPS di BMT BDB dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB dan apa pengaruhnya terhadap wanprestasi di BMT BDB. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan dan menjelaskan tentang metode yang ditempuh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pertama, menggambarkan dan menjelaskan bagaimana DPS mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT BDB, kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Kedua, menilai tentang pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT BDB. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPS di BMT BDB dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah. Apabila keterlambatan anggota karenaforce majeur, maka oleh DPS bagi anggota yang dianggap mampu akan diberi kelonggaran waktu berupa rescheduling. Jika anggota benar-benar tidak mampu, maka dinyatakan write off. Terhadap anggota yang memang tidak ada i'tikad untuk mengangsur pembiayaannya, lljlaka jaminan yang tertera dalam akad dapat di lelang. Kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap wanprestasi di BMT BDB, karena wanprestasi di BMT BDB banyak disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota yang ingkar janji dan sistem ekonomi. Pengaruh kebijakan tersebut sebatas pada kesyari'ahannya saja yang memang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item